Danantara melakukan sega la upaya untuk memperkuat Garuda, mulai dari perombakan pengurus, termasuk ekspatriat berpe ngalaman di industri penerbangan, hingga suntikan dana segar puluhan triliun. Di lain sisi, kondisi industri penerbangan sendiri juga butuh perbaikan.
Source: Istimewa
TURBULENSI yang melanda Garuda Indonesia (Garuda) belum sepenuhnya reda. Pemerintah kembali mengambil langkah strategis untuk menyehatkan Garuda. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), pemerintah melakukan segala upaya agar sayap Garuda kembali mengepak lebar penuh tenaga, mulai dari perombakan pengurus hingga injeksi dana segar.
Hingga Oktober 2025, maskapai national flag carrier ini sudah dua kali mengalami bongkar-pasang direksi dan komisaris. Terakhir, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), medio Oktober lalu, pemegang saham mengganti pucuk pimpinan Garuda. Glenny H. Kairupan didapuk sebagai Direktur Utama Garuda, menggantikan Wamildan Tsani. Dua nama warga negara asing (WNA) juga masuk mengisi jajaran top manajemen. Balagopal Kunduvara, mantan eksekutif Singapore Airlines, diangkat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko. Sedangkan, Neil Raymond Mills, mantan bos Scandinavian Airlines, ditunjuk sebagai direktur transformasi.
Danantara juga akan menggelontorkan investasi Rp30 triliun ke Garuda. Injeksi dana segar ini akan dilakukan melalui skema private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perinciannya, US$1,44 miliar (Rp23,66 triliun) akan disetor tunai, dan US$405 juta (Rp6,65 triliun) dikonversi dari pinjaman pemegang saham.
Analis dan pengamat pener bang an, Gatot Rahardjo, mengatakan, sun tikan dana itu harus dilihat dalam konteks lebih luas. Negara dinilai harus hadir untuk memulihkan Garuda, termasuk anak usahanya yang mengemban tugas membangun konektivitas udara. Tapi, penggunaan dana itu tentu harus dilakukan dengan transparan dan sesuai peruntukan.
Di lain sisi, langkah untuk me nyeha tkan Garuda juga harus dibarengi dengan upaya memperbaiki industri penerbangan secara kese luruhan. Biaya operasional yang harus dike luarkan maskapai kerap lebih besar diban dingkan dengan pendapatan tarif. Aturan soal tarif disebut belum mengalami perubahan sejak 2019. Indonesia juga masih mengenakan bea masuk cukup tinggi untuk impor spare part pesawat terbang. Padahal, banyak negara sudah menerapkan bea masuk 0%.
“Pemulihan Garuda harus diikuti perbaikan iklim industri pener bangan. Kenapa semua maskapai me rugi. Artinya ada persoalan di dalam industrinya. Mungkin salah satunya soal aturan tarif. Lalu soal bea masuk impor spare part. Ini yang membuat biaya perawatan pesawat mahal. Itu yang juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Gatot kepada Infobank.
Sementara, Piter Abdullah Redjalam, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), mengatakan, keputusan untuk membantu Garuda memang dibutuhkan saat ini. Di luar tekanan keuangan, Garuda sebenar nya masih mempunyai posisi yang kuat dari sisi branding dan reputasi di industri penerbangan. Maka, suntikan dana dari pemegang saham akan memban tu Garuda Indonesia mengurangi tekanan keuangan.
“Keputusan pemerintah memulai membangun kembali Garuda itu yang sangat kita butuhkan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus berlarut, Garuda akan makin terpuruk. Apa yang saat ini masih dimiliki Garuda bisa men jadi hilang. Pasar yang sekarang ini masih dikuasai Garuda misalnya. Saat ini nomor satu di pikiran masyarakat itu masih Garuda yang terbaik,” ujarnya.
Penguatan manajemen dan kucuran dana segar menjadi napas baru bagi Garuda. Jika langkah-langkah perbaikan keuangan, penataan manajemen, dan penguatan good corporate governance (GCG) yang menjadi kunci bisa dija lan kan dengan baik, Garuda akan makin sehat dan kuat.
Dari sisi kinerja, di paruh pertama 2025 Garuda masih mengalami rugi Rp2,32 triliun, turun 40,70% secara tahunan. Pendapatan juga mengalami koreksi 5,57% atau menjadi Rp25,13 triliun. Meski pendapatan menu run, Garuda sebenar nya juga berhasil menekan beban usaha, yang turun tipis menjadi Rp25,04 triliun. Adapun total kewajiban Rp130,04 triliun, dengan total aset Rp105,75 triliun.
Hingga Oktober 2025, maskapai national flag carrier ini sudah dua kali mengalami bongkar-pasang direksi dan komisaris. Terakhir, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), medio Oktober lalu, pemegang saham mengganti pucuk pimpinan Garuda. Glenny H. Kairupan didapuk sebagai Direktur Utama Garuda, menggantikan Wamildan Tsani. Dua nama warga negara asing (WNA) juga masuk mengisi jajaran top manajemen. Balagopal Kunduvara, mantan eksekutif Singapore Airlines, diangkat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko. Sedangkan, Neil Raymond Mills, mantan bos Scandinavian Airlines, ditunjuk sebagai direktur transformasi.
Danantara juga akan menggelontorkan investasi Rp30 triliun ke Garuda. Injeksi dana segar ini akan dilakukan melalui skema private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perinciannya, US$1,44 miliar (Rp23,66 triliun) akan disetor tunai, dan US$405 juta (Rp6,65 triliun) dikonversi dari pinjaman pemegang saham.
