Industri BPD mempunyai likuiditas yang ample. Penempatan dana pemerintah bisa menambah likuiditas dan menurunkan biaya dana. Tapi, di tengah pelemahan permintaan, mendorong ekspansi kredit ke sektor produktif tak akan semudah membalikkan telapak tangan.
Source: Istimewa
Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah di bank pembangunan daerah (BPD) menjadi sorotan. Kondisi likuiditas BPD saat ini terbilang ample atau sangat memadai. Dengan likuiditas yang ada, BPD masih mempunyai tenaga besar untuk ekspansi.
Tambahan likuiditas bisa menjadi amunisi baru dengan biaya dana yang lebih murah bagi BPD. Tapi, ekspansi kredit ke sektor produktif di tengah pelemahan demand bisa menjadi tantangan. Apalagi bagi BPD yang selama ini “terjebak” di zona nyaman, menggarap kredit konsumtif ke aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi captive market. Di Juni 2025, kredit industri ini pun masih melambat, hanya tumbuh 4,06% secara tahunan, lebih rendah ketimbang industri bank umum yang naik 7,92%.
Dua BPD yang disebut-sebut akan menerima penempatan dana pemerintah adalah Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). Keduanya akan mendapatkan dana Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Dari sisi likuiditas, duo BPD kakap ini sebenarnya sangat memadai.
Data Biro Riset Infobank (birI) menunjukkan, per Juni 2025, loan to deposit ratio (LDR) Bank Jakarta berada di posisi 78,15%. Kreditnya turun 1,23% year on year (yoy) menjadi Rp52,89 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) naik 3,84% menjadi Rp67,69 triliun. Tapi, rasio dana murah (CASA) bank ini hanya 37,48%. Artinya, ekspansi kredit mayoritas ditopang dana berbiaya mahal.
Adapun LDR Bank Jatim berada di posisi 85,00%. Per Juni 2025, penyaluran kredit bank ini tumbuh agresif, naik 35,27% menjadi Rp78,55 triliun. Sementara, DPK meningkat 13,04% menjadi Rp91,59 triliun dengan porsi dana murah mencapai 59,01%.
Dari sisi permodalan, per Juni 2025, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Jakarta tercatat 27,06%. Sedangkan Bank Jatim di posisi 24,25%. Dengan modal tebal ditambah likuiditas yang ample, kedua BPD ini sebenarnya mampu membiayai ekspansi kredit yang lebih agresif, tanpa mengandalkan penempatan dana dari pemerintah.
Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengungkapkan, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah terkait dengan rencana penempatan dana tersebut. Tapi, ia mengaku, Bank Jatim siap menyukseskan program pemerintah. Jika sudah terealisasi, dana pemerintah itu akan disalurkan menjadi kredit ke sektor produktif sehingga mampu menggerakkan rantai pasok ekonomi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Penempatan dana pemerintah ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kredit, terutama di sektor produktif. Namun, tentu saja, penyaluran kredit akan tetap dilakukan sesuai dengan aspek kehati-hatian dan mekanisme yang berlaku. Sebagai informasi, per Agustus 2025, penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,5% secara tahunan,” kata Winardi kepada Infobank, Oktober lalu.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, mengatakan bahwa rencana pemerintah menempatkan dana hingga Rp20 triliun menjadi wujud kepercayaan dan dukungan strategis terhadap Bank Jakarta sebagai penopang stabilitas keuangan daerah. Penempatan dana itu bukan atas permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Saat ini, Bank Jakarta disebut mempunyai likuiditas yang sehat.
“Dana pemerintah ini akan menjadi stimulus positif untuk mengakselerasi fungsi intermediasi, khususnya pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan jasa,” kata Agus yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini.
Terkait dengan likuiditas, sebenarnya industri BPD tidak mengalami kekeringan dana. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio intermediasi yang tecermin dari LDR BPD secara agregat berada di posisi optimal, yakni 83,28% per Juni 2025. Tapi, distribusi likuiditas tidaklah merata.
Jika dibedah per individu BPD, menggunakan range LDR ideal di kisaran 78%-92%, ada tujuh BPD dengan LDR di atas 92%. Dua di antaranya, yakni Bank Sulselbar dan Bank Jambi, tercatat memiliki LDR di atas 100%. Dengan kata lain, likuiditasnya terbilang ketat dan bisa mengalami kekurangan dana likuid jika ada penarikan besar-besaran. Sedangkan empat BPD kurang optimal dalam menyalur-kan kredit lantaran LDR-nya berada di bawah 78%. Melihat kondisi itu, ada dorongan agar penempatan dana pemerintah tak hanya pada dua BPD besar.
Rokidi, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), berpendapat, penempatan dana pemerintah diharapkan tidak hanya di dua BPD besar, tapi juga di seluruh BPD dengan LDR tinggi, terutama yang agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM. “Kami juga berharap, bukan cuma Bank Jakarta dan Bank Jatim yang mendapatkan penempatan dana. Karena, rata-rata LDR kami (BPD) cukup tinggi sehingga kami pun membutuhkan dukungan dana untuk ekspansi kredit, terutama ke sektor UMKM yang menjadi concern kami,” ujarnya kepada Infobanknews, Oktober lalu.
Persaingan memperebutkan likuiditas antar-BPD bisa jadi makin intens di tahun depan. Rencana pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) yang dalam RAPBN 2026 turun hingga Rp200 triliun, bisa menjadi tantangan baru. Dana dari pusat berkontribusi hingga 60% terhadap peredaran uang di daerah. Jika dananya dipangkas, likuiditas BPD bisa jadi terdampak.
Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, secara keseluruhan likuiditas BPD masih memadai. Per Agustus 2025, liquidity coverage ratio (LCR) BPD tercatat 217,65%, alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) sebesar 140,92%, dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 30,10%. Semua indikator jauh di atas threshold, sekaligus mencerminkan bahwa secara agregrat BPD tidak mengalami persoalan likuiditas.
Dari sisi intermediasi, LDR BPD per Agustus 2025 tercatat 78,70%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan LDR industri perbankan umum yang di posisi 86,03%. Hal itu merefleksikan bahwa BPD masih punya ruang besar untuk ekspansi kredit.
Dian mengingatkan, agar langkah pemerintah itu berjalan efektif dan optimal dalam memberikan dampak positif bagi daerah, BPD harus terus memperkuat infrastruktur, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), kebijakan, maupun manajemen risiko. OJK juga menyoroti soal pricing atau tingkat suku bunga. Ini dinilai penting agar penempatan dana tersebut bisa efektif menurunkan biaya dana, yang pada akhirnya akan menekan biaya kredit.
Tambahan likuiditas bisa menjadi amunisi baru dengan biaya dana yang lebih murah bagi BPD. Tapi, ekspansi kredit ke sektor produktif di tengah pelemahan demand bisa menjadi tantangan. Apalagi bagi BPD yang selama ini “terjebak” di zona nyaman, menggarap kredit konsumtif ke aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi captive market. Di Juni 2025, kredit industri ini pun masih melambat, hanya tumbuh 4,06% secara tahunan, lebih rendah ketimbang industri bank umum yang naik 7,92%.