Pasar tabungan haji dan umrah kian menggiurkan seiring dengan tingginya keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Bank-bank syariah pun berebut memperkuat layanan agar tak tertinggal. Siapa yang paling siap mengelola amanah jutaan calon jemaah?
SEDIA payung sebelum hujan. Adagium ini tampaknya tepat untuk menggambarkan tentang perjalanan haji. “Payung” yang dimaksud adalah kesiapan seorang muslim, baik dari sisi jasmani, rohani, maupun finansial, untuk menunaikan Rukun Islam kelima itu.
Terkait dengan kesiapan finansial, calon jemaah haji membutuhkan perencanaan matang karena biaya haji terus mengalami perubahan. Baru-baru ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,41 juta, turun dari 2025 yang tercatat Rp89,41 juta.
Meski biaya haji resmi turun tahun depan, tren besaran BPIH cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Menurut data Biro Riset Infobank (birI), pada 2019, BPIH berada di angka Rp69,16 juta. Lalu, pascapandemi melonjak menjadi Rp97,79 juta pada 2022, dan terus fluktuatif hingga kini.
Kendati begitu, dinamika naik-turunnya BPIH tidak menyurutkan niat masyarakat untuk berhaji. Jumlah jemaah haji Indonesia justru terus melonjak. Bahkan, tahun 2024 menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah haji negeri ini. Sebanyak 213.275 jemaah berangkat ke Tanah Suci tahun lalu.
Pun demikian dengan jemaah umrah selama periode 2022-2024. Kementerian Agama mencatat sekitar 1,47 juta warga negara Indonesia melakukan ibadah umrah pada 2024, meningkat dari 1,37 juta jemaah pada 2023 dan 1,01 juta jemaah di 2022.
Di balik angka kenaikan biaya dan jumlah jemaah haji-umrah, tersimpan potensi ekonomi keuangan syariah yang luar biasa. Dana haji dan umrah tak lagi dipandang sekadar simpanan bank untuk waktu singkat, tapi sebagai sumber likuiditas dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) jangka panjang. Kompetisi antarbank syariah pun kian ketat. Tabungan haji-umrah menjadi ajang diferensiasi produk. Bank-bank pun menawarkan fitur yang makin komprehensif. Tak hanya sekadar ajakan menabung untuk ibadah haji, tapi juga fitur pendaftaran digital hingga fasilitas pelunasan yang memudahkan nasabah merencanakan keberangkatan. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya. Melalui program “Indonesia Berhaji Bersama BSI” yang melibatkan lebih dari 10 pemerintah kabupaten (pemkab), BSI berhasil menjaring lebih dari 20.000 pembukaan tabungan haji hanya dalam waktu dua bulan. BSI optimistis dapat mengelola lebih dari 7 juta rekening tabungan haji pada akhir 2025.
“Kalau haji, itu memang salah satu fokus utama BSI. Kami merasa punya amanah besar untuk mendorong dan mempermudah umat menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi, kami punya beberapa program, baik untuk pendaftaran haji reguler maupun Haji Mabrur Aman Sejahtera (HAS),” ujar Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI, kepada Infobank, bulan lalu.
Anton Sukarna, Direktur Sales & Distribution BSI, menambahkan bahwa sekitar 3,2 juta nasabah Tabungan Haji BSI kini berada dalam daftar tunggu nasional yang mencapai 5,2 juta orang. Setiap tahun, rata-rata 172.000 jemaah diberangkatkan melalui Tabungan Haji BSI. “Pendaftaran haji melalui aplikasi BYOND by BSI juga terus meningkat, per September 2025 tumbuh 18% dan turut mendorong kenaikan total pendaftar haji BSI sebesar 21% secara tahunan,” ujar Anton, bulan lalu. Perkembangan itu turut memperkuat posisi tabungan haji sebagai salah satu penopang pendanaan BSI.
Pada kuartal ketiga 2025, BSI berhasil menghimpun DPK Rp348,38 triliun atau tumbuh 15,66%. Struktur pendanaan juga lebih efisien. Ini tercermin dari porsi CASA yang mencapai 59,42%, dengan tabungan sebagai kontributor utama (Rp146,36 triliun).
Tak hanya BSI, unit usaha syariah (UUS) bank konvensional juga ikut meramaikan pasar tabungan haji dan umrah. Di antaranya, UUS Maybank Indonesia yang terus mengoptimalkan strategi untuk mengerek daya saing produk dengan percepatan akuisisi nasabah melalui penguatan branding dan campaign tabungan haji serta perluasan kanal distribusi.
“Kami terus meningkatkan branding dan campaign program tabungan haji serta memperluas channel distribusi melalui komunitas,” ujar Romy Buchari, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia, kepada Infobank, bulan lalu.
Menurut Romy, tabungan haji dan umrah menjadi salah satu produk yang menjadi fokus utama bank, sejajar dengan produk CASA lainnya. Selain itu, layanan tabungan haji Maybank yang dikemas dalam produk Tabungan MyArafah, memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan calon jemaah, seperti manfaat asuransi jiwa syariah dan bebas biaya penarikan tunai dengan ATM di Arab Saudi.
Sementara itu, Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah Tanah Air, memilih menegaskan identitas historisnya. Bank syariah pertama di Indonesia ini terus memperkuat perannya dalam layanan haji, bahkan menyatakan siap bila pemerintah menunjuknya sebagai bank haji nasional.
Dengan rekam jejak panjang dalam pengelolaan dana umat sejak 1992, Imam Teguh Saptono, Direktur Utama Bank Muamalat, menilai Bank Muamalat memiliki modal historis, infrastruktur, serta visi kelembagaan yang sesuai untuk mengemban peran tersebut. “Kalau bicara pilot project untuk bank haji secara nasional dan kalau bicara siapa yang paling cocok, saya yakin Bank Muamalat. Karena, sejak awal DNAnya sudah memiliki karakteristik haji dan wakaf. Kalau peluang itu dibuka oleh pemerintah, oleh regulasi yang ada, Bank Muamalat siap menjalankannya,” ujar Imam kepada Infobank, bulan lalu.
Imam menjelaskan, sejak awal berdiri, Bank Muamalat lahir dari semangat keumatan dan keterlibatan langsung jemaah haji Indonesia. “Pendiri dan pemegang saham awalnya mayoritas berasal dari jemaah haji Indonesia. Artinya, Bank Muamalat lahir dari semangat keumatan dan kontribusi jemaah yang mengikhlaskan dananya untuk membangun bank syariah pertama di Indonesia,” tambahnya.
Upaya perbankan memperkuat layanan tabungan haji dan umrah sejalan dengan membesar nya dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagai pengelola dana haji nasional, BPKH menempat kan sebagian dana kelolaan pada bank syariah/UUS. Hingga semester pertama 2025, total dana kelolaan haji telah mencapai Rp170,49 triliun, dengan Rp35,43 triliun ditempatkan di perbankan syariah/UUS melalui produk giro, tabungan, dan deposito syariah.
Hal itu sejalan dengan kinerja industri perbankan syariah. Hingga Agustus 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, DPK perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp757,2 triliun atau tumbuh 7,37% secara tahunan. Ini menandakan bahwa simpanan masyarakat, termasuk tabungan haji dan penempatan BPKH, kian memperkokoh fondasi likuiditas dan stabilitas keuangan syariah.
Infobank Institute menilai, selain memperkuat pendanaan bank syariah, kedepan ekosistem haji dan umrah juga menyimpan peluang besar. Lonjakan jemaah mendorong tumbuhnya layanan pendukung, mulai dari pembiayaan perjalanan, asuransi, hingga kanal digital untuk pendaftaran haji. Integrasi layanan haji dan umrah dengan ekosistem halal dan UMKM juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru.
Namun, tantangan terbesar bagi bank syariah adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan. Sebab, kompetisi tabungan haji dan umrah tak sebatas perebutan nasabah, tapi bagaimana dana umat dikelola secara aman dan produktif sehingga memberi nilai tambah bagi industri perbankan syariah dan perekonomian nasional.
Terkait dengan kesiapan finansial, calon jemaah haji membutuhkan perencanaan matang karena biaya haji terus mengalami perubahan. Baru-baru ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,41 juta, turun dari 2025 yang tercatat Rp89,41 juta.
