Meski kinerjanya tengah melambat, industri BPR di Jateng tetap tangguh menghadapi kondisi yang ada, malah sedang ancang-ancang untuk melaju lebih kencang. Potensi pertumbuhan ke depan masih sangat besar, ditambah lagi masih besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank rakyat di provinsi ini.
TIDAK berlebihan jika menyebut Jawa Tengah ( Jateng) adalah “lumbung bank perekonomian rakyat (BPR) nasional”. Faktanya, sudah sejak lama Jateng menjadi pemimpin pasar industri bank rural (rural bank) Tanah Air.Penelusuran Biro Riset Infobank (birI) menemukan data keuangan BPR pertama yang terekam pada Januari 2005, ketika industri masih berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI).
Di masa itu, kedigdayaan Jateng sebagai market leader BPR terlihat dari penyaluran kredit BPR yang sebesar Rp3,15 triliun (per September 2004). Angka itu jauh melampaui Jawa Barat ( Jabar), Rp2,45 triliun, padahal saat itu Jabar masih tergabung dengan Banten. Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit BPR di Jateng ini juga impresif, mencapai 36,64% secara tahunan dari September 2003.
Hebatnya lagi, sudah dua dekade lebih, posisi Jateng sebagai episentrum industri BPR belum tergeser. Namun, bukan berarti tak ada masalah yang dihadapi industri BPR di Jateng sebagai pemimpin pasar ini. Ruang tumbuh terasa lebih sempit, terutama ketika perlambatan ekonomi lokal mulai menekan intermediasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025 menunjukkan adanya perlambatan signifikan dalam setahun terakhir. Aset hanya bertumbuh 0,89% menjadi Rp47,94 triliun. Di lain sisi, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit masing-masing hanya tumbuh 1,76% dan 1,45%, atau menjadi Rp37,55 triliun dan Rp35,22 triliun. Bahkan, laba bersih industri BPR di Jateng terkontraksi 7,14%, dari Rp560 miliar menjadi Rp520 miliar. Perlambatan yang dialami industri BPR di provinsi yang punya populasi 37,89 juta jiwa pada 2024 ini sudah mulai terlihat sejak 2023. Di penutup tahun tersebut, aset, DPK, dan kredit industri hanya tumbuh masing- masing 2,98%, 4,34%, dan 4,02%. Angka pertumbuhan ini bahkan jauh di bawah masa-masa COVID-19. Ketika itu, industri BPR di Jateng mampu membukukan kenaikan double digit dari berbagai lini bisnis.
Sejumlah faktor disinyalir menjadi penyebab, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, hingga pergeseran perilaku konsumen. Di sejumlah daerah, gangguan pada sektor komoditas berdampak langsung terhadap kinerja BPR setempat.
Kabupaten Temanggung, contohnya. Para petani dan pedagang di daerah yang merupakan penghasil tembakau dan kopi berkualitas ini mengalami kesulitan menjual komoditas mereka ke perusahaan besar. Retno Nendra Wiarty, Direktur Utama BPR Temanggung, menyebut situasi itu membuat aktivitas pasar menjadi lebih sepi. Padahal, pasar tradisional merupakan “ladang” utama bagi pelaku BPR. “Mungkin BPR yang masih konsisten melayani pedagang pasar, menghimpun dana, dan memberikan kredit ke mereka itu adalah Bank Temanggung. Tapi, di kondisi sekarang, kalau kami tawarkan pinjaman untuk nasabah yang bagus, mereka justru berpikir, ‘‘wah pasarnya sepi, mau bayar dari mana?’’keluh Retno saat dihubungi Infobank, November lalu.
Situasi ini diperparah dengan pergeseran konsumsi masyarakat ke platform digital. Selain itu, para pelaku BPR di provinsi berslogan “Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja” ini harus menghadapi penerapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sejak awal 2025. Implementasi CKPN ikut menekan ruang gerak para pemain bank rural setempat.
Belum selesai di situ. Persaingan ketat dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ikut menggerus ceruk pasar BPR. Meski likuiditas BPR secara nasional sehat dengan loan to deposit ratio (LDR) 78,85%, kondisi tersebut membuat BPR di Jateng harus makin selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
Kekhawatiran terbesar adalah peningkatan kredit bermasalah, lantaran non performing loan (NPL) BPR di Jateng sudah berada di level 19,40%.
“Kondisi likuiditas di BPR Temanggung luar biasa. Mungkin karena kreditnya sepi, otomatis likuiditas kami menjadi lebih besar. Tapi, kembali lagi, kalau kami mau memberikan kredit kepada masyarakat, ‘kan tidak bisa asal tinggal lepas. Kami juga harus hati- hati (menyalurkan kredit) di tengah kondisi saat ini,” jelas Retno.
Kabar baiknya, ruang bertumbuh bagi BPR-BPR di provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini masih ada, bahkan boleh dikata terbuka lebar, jika para pemain bisa memanfaatkannya dengan baik. Seperti dikemukakan Anita Fitriyani Yusuf, Direktur Utama BPR BKK Purwodadi.
Apa yang dialami para pemain bank rural di Jateng sebenarnya dikarenakan BPR setempat tengah berada dalam masa penyesuaian dan konsolidasi. Sebagai provinsi dengan pangsa pasar bank rural terbesar di Indonesia, kondisi ini justru menunjukkan besarnya peran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal.
“Potensi pertumbuhan ke depan masih sangat besar, terutama di segmen UMKM, sektor pertanian, perdagangan, dan layanan digital yang terus berkembang. Kami justru melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan kualitas layanan, dan menyesuaikan strategi agar pertumbuhan ke depan lebih sehat dan berkelanjutan,” tegas Anita kepada Infobank, bulan lalu.
Perubahan yang terjadi di ekosistem bank rural Jateng menandakan transformasi dan potensi pertumbuhan industri ke arah yang lebih berkualitas.
Meningkatkan kualitas hubungan serta menjaga loyalitas dengan nasabah menjadi salah satu kunci penting bagi para pelaku BPR, khususnya di Jateng, guna memaksimalkan peluang yang ada. Inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan juga bisa dilakukan.
Statusnya sebagai pemilik pangsa pasar BPR terbesar di Indonesia, Provinsi Jateng boleh dikatakan adalah “kiblat” bagi pelaku bank rural. Komitmen untuk terus memperkuat peran strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan penting untuk terus dijaga. Dengan begitu, semangat industri untuk bisa berkontribusi lebih terhadap ekonomi masyarakat mikro khususnya dan ekonomi nasional umumnya bisa terus menyala.
“Kami memposisikan diri bukan hanya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang membantu sektor UMKM, pertanian, dan perdagangan lokal agar tetap tumbuh. BPR di Jawa Tengah harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman,” terang Anita.
Melambatnya kinerja BPR di Jateng bukanlah sebuah musibah. Peristiwa ini bisa dianggap sebagai waktu untuk bernapas sejenak, kesempatan untuk menyusun ulang rencana, dan saat untuk retrospeksi diri agar bisa kembali memelesat dan berkontribusi lebih terhadap perekonomian berbasis kerakyatan
Di masa itu, kedigdayaan Jateng sebagai market leader BPR terlihat dari penyaluran kredit BPR yang sebesar Rp3,15 triliun (per September 2004). Angka itu jauh melampaui Jawa Barat ( Jabar), Rp2,45 triliun, padahal saat itu Jabar masih tergabung dengan Banten. Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit BPR di Jateng ini juga impresif, mencapai 36,64% secara tahunan dari September 2003.
