UMKM telah lama menjadi jantung perekonomian nasional, namun para pelakunya kerap berdiri di garis depan tanpa perlindungan yang memadai.
DI titik krusial inilah Jamkrindo hadir mengambil peran paling nyata, menjadi aktor strategis yang menjaga keberlanjutan aliran pembiayaan serta memperluas peluang tumbuhnya wirausaha baru. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai bahwa Jamkrindo memegang posisi penting sebagai lokomotif peningkatan akses pembiayaan, sekaligus katalis bagi UMKM untuk naik kelas. Sebab, struktur ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dominasi UMKM di mana lebih dari 95% pelaku usaha berada di segmen ini, menyumbanghampir 60% terhadap PDB nasional.
“Artinya, fungsi industri penjaminan seperti Jamkrindo menjadi vital dalam memberi akses kepada pengusaha yang usahanya potensial, tapi terkendala persyaratan administratif perbankan,” ujarnya, pada akhir Oktober lalu.
Peran Jamkrindo bahkan semakin terasa sebagai motor penggerak ketika jutaan pelaku usaha mikro masih menghadapi tembok administratif perbankan.
Banyak pelaku UMKM yang memiliki bisnis yang berjalan baik, namun kadang terkendala syarat administratif ketika mengakses pembiayaan formal.
|
Toto Pranoto Pengamat BUMN "Bukan hanya memberikan akses, tetapi Jamkrindo dapat mendorong pelaku usaha mikro dan kecil naik kelas, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah," |
Inilah ruang peran Jamkrindo yang semakin vital. Penjaminan menjadi kunci yang mengubah pelaku UMKM dari “visible but not bankable”menjadi layak menerima pembiayaan formal.
“Bukan hanya memberikan akses, tetapi Jamkrindo dapat mendorong pelaku usaha mikro dan kecil naik kelas, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah,”katanya.
Melalui mekanisme penjaminan, Jamkrindo berperan sebagai jembatan antara sektor perbankan dan pelaku UMKM. Dengan skema tersebut, banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki agunan atau kelengkapan administratif kini bisa memperoleh pembiayaan produktif.
Lebih jauh, Toto menilai peran Jamkrindo tidak boleh berhenti pada pemberian akses kredit semata. Ia mencontohkan praktik Korea Guarantee Fund (KODIT) yang ada di Korea Selatan. Lembaga tersebut tak hanya mengejar laba, melainkan menargetkan peningkatan jumlah usaha kecil yang berhasil naik kelas setiap tahun. Pendekatan berbasis dampak inilah yang menurutnya relevan diterapkan Jamkrindo untuk mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan.
“Sehingga kemudian Korea Selatan bisa membentuk lebih banyak bisnis-bisnis baru yang dikelola oleh segmen-segmen kelompok yang tadinya kecil menjadi lebih besar,” ucapnya.
Sejalan dengan peran besar tersebut, Toto menilai bahwa transformasi BUMN melalui lahirnya Undang-Undang No.1/2025 dan No. 16/2025 juga membawa dinamika baru. Dengan pembentukan Danantara sebagai holding operasional dan BP BUMN sebagai regulator serta pemegang saham seri A seluruh BUMN, termasuk Jamkrindo akan memasuki ekosistem tata kelola yang lebih modern.
Pengelompokan strategis ini membuka ruang bagi Jamkrindo untuk dikelola lebih
adaptif dan modern, tanpa meninggalkan mandat pembangunan. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa Jamkrindo seharusnya tetap menjadi BUMN yang mengutamakan dampak sosial ekonomi yang terukur, khususnya bagi UMKM yang ingin naik kelas.
“Jadi Jamkrindo tidak bisa semata-mata dilihat hanya sebatas profitnya saja tapi juga kepada fungsi-fungsi dalam rangka meningkatkan kapasitas para mitra binaan terutama di sektor industri UMKM,” terangnya.
Dengan dukungan generasi baru manajemen serta penguatan arah kebijakan melalui superholding, Toto optimistis Jamkrindo dapat melangkah lebih jauh sebagai katalis peningkatan kemampuan UMKM. Harapan tersebut sejalan dengan visi agar perusahaan penjaminan negara ini tidak hanya menjadi entitas komersial, tetapi juga pendorong lahirnya kelas menengah baru dalam perekonomian Indonesia.
“Artinya, fungsi industri penjaminan seperti Jamkrindo menjadi vital dalam memberi akses kepada pengusaha yang usahanya potensial, tapi terkendala persyaratan administratif perbankan,” ujarnya, pada akhir Oktober lalu.
