Meningkatnya kejahatan fraud dan serangan siber membutuhkan peningkatan resiliensi. Perlu kolaborasi intens antara otoritas dan industri sistem pembayaran.
PT Rintis Sejahtera (RINTIS), pengelola Jaringan PRIMA, sukses menyelenggarakan “Prima Executive Gathering menjadi penyedia infrastruktur pembayaran digital nasional yang sistemik. “Kolaborasi harus terus diperkuat antara anggota, mitra RINTIS, diskusi bertema “Balancing the Resilience Challenges Vs. Potential New Business Creation” yang menghadirkan pimpinan industri sistem pembayaran nasional: 2025” di The Mulia Resort, Bali, pada Kamis, 23 Oktober 2025. Forum tahunan bertema “Beyond Resilience, Accelerating Impacts – Progressive Growth” itu mempertemukan lebih dari 200 peserta dari perbankan, fintech, lembaga keuangan non-bank, dan mitra industri lainnya. Kegiatan ini terdiri dari dua agenda utama, yaitu “PRIMA Executive Meeting 2025” dan “PRIMA Awards 2025”.
Wakil Presiden Direktur RINTIS, Abraham J. Adriaansz, dalam sambutan pembuka menegaskan, RINTIS telah melakukan transformasi dari penyedia layanan switching berbasis kartu menjadi penyedia infrastruktur pembayaran digital nasional yang sistemik. “Kolaborasi harus terus diperkuat antara anggota, mitra RINTIS, dan regulator dalam meningkatkan keamanan, keandalan, mitigasi risiko fraud dan cyber attack, serta mengakselerasi inovasi untuk mendorong pertumbuhan yang progresif,” ujarnya.
Usai memberikan sambutan pembuka, Abraham J. Adriaansz bersama Santoso (Ketua Umum ASPI), Anika Faisal (Sekretaris Jenderal PERBANAS), dan Ida Bagus Gede Setia Yasa (Direktur Operasional Bank BPD Bali) membuka secara simbolis event akbar tersebut.
Rangkaian acara “PRIMA Executive Meeting 2025” dilanjutkan dengan pemberian keynote speech oleh Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dan pemaparan materi oleh dua International Speakers, yakni James Daniels, Senior Vice President, Head of Asia Pacific FIME, dan Neil McEvoy, Vice President Special Projects FIME. Pada sesi ini ditutup dengan panel diskusi bertema “Balancing the Resilience Challenges Vs. Potential New Business Creation” yang menghadirkan pimpinan industri sistem pembayaran nasional: Santoso (Ketua Umum ASPI), Anika Faisal (Sekjen Perbanas), Corina Leyla Karnalies (Direktur Consumer Banking BNI), Kaspar Situmorang (Group Head of Digital Innovation BRI), Timothy Utama (Direktur Operasional Bank Mandiri), dan Vince Iswara (CEO DANA), dengan moderator Abraham J. Adriaansz.
Para panelis menyepakati bahwa peningkatan resiliensi harus berjalan beriringan dengan inovasi berkelanjutan. “Peningkatan resiliensi bukan berarti menahan inovasi, melainkan memastikan setiap langkah inovasi bermuara pada fondasi keamanan yang kuat,” ujar Abraham J. Adriaansz
Ancaman Fraud dan Serangan Siber
FILIANINGSIH Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam keynote speech-nya secara daring mengatakan, era digitalisasi telah membuat proses pembayaran berlangsung efisien dan seamless. Namun, hal itu juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi ilegal.
Menanggapi kondisi ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi perlu diimbangi dengan pemuatan literasi, keamanan, dan perlindungan konsumen.
“Kita tahu kejahatan fraud dan serangan siber terus menjadi perhatian utama, seiring dengan kencangnya laju digitalisasi. Kejahatan fraud dan insiden siber yang semakin marak adalah ancaman nyata yang semakin berkembang,” ujar Filianingsih melalui rekaman virtual saat pembukaan acara Prima Executive Gathering 2025.
Filianingsih menerangkan lebih lanjut, data International Monetary Fund (IMF) dan Federal Bureau of Investigation (FBI) memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber melonjak dari USD8,44 triliun di 2022 menjadi USD23,84 triliun di 2027.
Lonjakan kerugian tersebut disebabkan oleh semakin kompleksnya bentuk kejahatan dan serangan siber, mulai dari malware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake atau AI driven attack, serta social atau phishing attack yang menargetkan masyarakat dunia.
“Kondisi tersebut adalah konsekuensi logis dari pertumbuhan besar transaksi digital,” ujar Filianingsih.
Dari sisi supply, transaksi yang semakin real-time memperbesar tantangan dalam pencegahan transaksi mencurigakan. Jumlah pelaku di industri terus bertambah, namun belum diikuti kemampuan yang setara dalam mengelola risiko. Ketergantungan pelaku industri kepada pihak ketiga penyedia teknologi turut semakin memperbesar kompleksitas dalam pengendalian risiko.
Sementara dari sisi demand, layanan pembayaran yang semakin menjangkau
Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI)
seluruh lapisan masyarakat telah memperbesar kompleksitas dalam pengendalian risiko, yang diakibatkan oleh perbedaan tingkat literasi masyarakat.
Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi intens antara otoritas dan industri sistem pembayaran untuk menangani serangan siber. Bank Indonesia, sambung Filianingsih, telah menyiapkannya lewat Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
“Dalam konteks inilah, BSPI 2030 yang adalah kelanjutan dari BSPI 2025 hadir untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan pemuatan manajemen risiko,” tegasnya.
Menurut Filianingsih, BSPI 2030 yang mengusung lima key initiatives, yakni infrastruktur, struktur industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital, dapat menjadi landasan arah kebijakan ke depan dalam membangun sistem pembayaran yang berdaya tahan.
Melalui BSPI 2030, nantinya infrastruktur sistem pembayaran akan semakin diperkuat dan disinergikan. Infrastruktur data akan diintegrasikan dengan infrastruktur sistem pembayaran untuk memperkuat ketahanan siber. Di samping itu, kapasitas fraud detection system pelaku industri juga diperkuat, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).
“Struktur industri sistem pembayaran juga akan ditata secara proporsional, berdasarkan kemampuan pelaku dalam mengendalikan risiko, serta kontribusinya pada perekonomian,” tekannya.
Tujuan itu dicapai melalui tiga strategi, yakni penataan kepesertaan, penataan aktivitas usaha, dan reformasi regulasi. Regulasi terkait penggunaan layanan dari negara penunjang bakal diperkuat, termasuk tata cara dalam keterhubungannya dengan pelaku industri.
Strategi Ciptakan Resiliensi
Pada sesi International Speakers, James Daniels, Senior Vice President, Head of Asia Pacific FIME, menyampaikan materi bertajuk “Payment System Industry Sustainable Resilience and Business Opportunity Creation”.
Menurut dia, digitalisasi telah merambah ke berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor keuangan. Di sektor keuangan, digitalisasi menginfiltrasi berbagai lini bisnis, dari operasional, layanan, sampai sistem pembayaran.
Maka dari itu, dibutuhkan sistem digital yang robust untuk memfasilitasi kebutuhan industri keuangan, terlebih pada sistem pembayaran, yang langsung berkenaan dengan aktivitas transaksi keuangan masyarakat.
“Dunia terus mengalami perubahan besar. Serangan siber, kegagalan sistem, dan perubahan geopolitik, menjadikan- nya tak mudah untuk merancang sistem pembayaran yang resilien menghadapi semua masalah tersebut,” ujar James Daniels.
Menurut James, untuk mewujudkan resiliensi dibutuhkan empat strategi yang saling terkait satu sama lain. Hanya menerapkan satu strategi saja, tak akan bisa menciptakan sistem pembayaran yang resilien.
Strategi pertama yakni memperkuat skema sistem pembayaran domestik. Hal ini dapat dicapai dengan memba- ngun infrastruktur yang solid untuk penerapan sistem pembayaran digital, seperti penerbitan kartu contactless yang mendorong inklusi dan resiliensi, terlebih saat solusi mobile mengalami kegagalan.
Strategi kedua, penguatan dari satu akun ke akun lainnya. Penguatan antar akun ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan inovasi dan kompetisi layanan berbasis digital dalam sektor keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada satu provider.
Lalu, strategi ketiga, yakni mata uang digital atau digital currency. Penggunaan digital currency seperti Stablecoin, kata James, menambah keberagaman dalam mekanisme pembayaran digital. “Ini dapat menjadi alternatif lain dari kartu kredit/debit tradisional dan jaringan bank,” cetusnya.
Kemudian strategi terakhir ialah membangun mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) yang mengakomodasi layanan offline. Baginya, adanya layanan offline, menjadikan kehadiran CBDC bernilai bagi masyarakat. Ini menjadi penopang yang vital saat ada pemadaman internet atau infrastruktur.
“Contohnya adalah Tiongkok. Yuan sekarang tak hanya berfungsi offline, tapi juga dalam jaringan online,” terang James.
“Anda harus membangun sistem yang memungkinkan Anda bisa bertransaksi, bahkan ketika handphone Anda mati,” tekannya.
Terlepas dari pendekatan strategi di atas, James memuji progres cepat yang sudah dilakukan Indonesia dalam mengembangkan sistem pembayaran- nya, seperti salah satunya melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan yang sebentar lagi akan diluncurkan, yakni BSPI 2030.
“Jangan kira negara-negara barat seperti Amerika Serikat (AS) lebih maju. Mereka berada jauh di belakang. Jadi, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sangat esensial,” beber James.
Namun, dia juga menyarankan pemerintah atau regulator keuangan Indonesia agar memasukkan strategi soal sistem kartu, penguatan antar akun, CBDC, dan stablecoin ke dalam rancangan BSPI 2030.
Ancaman Komputasi Kuantum
NEIL McEvoy, Vice President Special Projects FIME, melalui paparan yang berjudul “A Race Against Post-Quantum Cryptography: Evolving Threats, Advancing Solutions", membahas potensi dan ancaman nyata dari kemajuan komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan sistem enkripsi yang saat ini melindungi data sensitif, seperti transaksi keuangan dan informasi pribadi.
Neil meyakini, suatu saat nanti teknologi komputer berbasiskan konsep fisika klasik yang kita kenal saat ini akan tergantikan dengan teknologi berbasis konsep fisika kuantum, atau yang ia sebut sebagai quantum computers.
Berbeda dengan fisika klasik yang mempelajari fenomena mikroskopis atau gerak fisik, fisika kuantum adalah ilmu fisika yang mempelajari hal-hal mikroskopis seperti karakteristik atau sifat materi dan energi atom, subatomik bahkan yang lebih kecil dari sub-atomik.
Penekanan pada aktivitas dari materi yang lebih kecil ini, membuat quantum computers dapat memecahkan kode yang lebih kecil, sehingga jauh lebih mengefisienkan proses operasional data, termasuk pengelolaan dan keamanan data.
“Komputer kuantum akan berkembang dan bagaimana mereka akan menjadi relevan bagi kita dalam hal masuk ke dalam kode yang kita gunakan hari ini, untuk melindungi komunikasi kita,” ujar Neil.
Konsep quantum computers ini sendiri sudah masuk ke dalam roadmap perusahaan teknologi IBM. Yang mana, IBM merencanakan untuk mewujudkan fault tolerant pada sistem Starlink di 2029 lewat inovasi 100 juta gerbang kuantum dan 200 logical qubits.
Selain itu, robot manufaktur besutan Amazon, Blue Jay, juga akan memastikan prinsip fault tolerant-nya melalui penerapan 1 miliar gerbang kuantum dan 2.000 logical qubits.
Namun begitu, di luar itu semua, Neil mengatakan jika penerapan quantum computers ini masih memerlukan persiapan jangka panjang untuk mencapai implementasi menyeluruh. “Untuk di waktu yang akan datang, quantum computers perlu berada dalam fasilitas spesialis, yang dikelola oleh teknisi andal,” sebut Neil.
Wakil Presiden Direktur RINTIS, Abraham J. Adriaansz, dalam sambutan pembuka menegaskan, RINTIS telah melakukan transformasi dari penyedia layanan switching berbasis kartu menjadi penyedia infrastruktur pembayaran digital nasional yang sistemik. “Kolaborasi harus terus diperkuat antara anggota, mitra RINTIS, dan regulator dalam meningkatkan keamanan, keandalan, mitigasi risiko fraud dan cyber attack, serta mengakselerasi inovasi untuk mendorong pertumbuhan yang progresif,” ujarnya.
