Pemulihan ekonomi pascabencana, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pasti membutuhkan dukungan perbankan, termasuk BPD. Relaksasi kredit nasabah terdampak jadi inisiatif bijak. Makin cepat recovery ekonomi dan usaha nasabah, makin cepat pula kualitas aset membaik.
Sumber: Istimewa
BENCANA banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra tak hanya menewaskan lebih dari 1.000 orang. Sendi-sendi perekonomian di sejumlah wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pun ikut goyah. Bencana ini juga menjadi ujian bagi perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD). Utamanya dalam pemulihan operasional di kantor cabang atau unit terdampak dan menjaga kualitas aset.
Bankir-bankir harus mengambil peran penting dalam mendukung pemulihan bagi nasabah yang menjadi korban bencana. Di Sumatra, ratusan ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) luluh lantak diterjang banjir dan longsor. Para nasabah di sana membutuhkan dukungan dan waktu untuk bisa kembali bangkit.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kebijakan perlakuan khusus bagi institusi keuangan dan debitur terdampak bencana banjir Sumatra, sebagai upaya mitigasi risiko keuangan yang berpotensi timbul di tengah kondisi darurat.
Menurut Kepala Eksekutif Peng awas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdasarkan data sementara, paling tidak ada 103.613 debitur yang terdampak langsung. Angka ini mengacu pada perhitungan data milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlahnya berpotensi terus bertambah, mengingat dari total 70 kota atau kabupaten di tiga provinsi itu, 52 di antaranya terdampak.
“Rapat Dewan Komisioner OJK kemarin telah menyetujui keputusan Dewan Komisioner mengenai penetapan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank,” kata Dian, bulan lalu.
Salah satu bank yang terdampak langsung bencana banjir Sumatra adalah Bank Nagari. Menurut pihak Bank Nagari, pemetaan dampak bencana bagi nasabah UMKM, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nonKUR, langsung dilakukan. Bank Nagari pun menyiapkan langkahlangkah mitigasi risiko untuk menjaga kualitas aset.
Potensi kenaikan kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) memang tak bisa dihindari. Bencana yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra Barat itu turut merusak infrastruktur dan permukiman. Aktivitas usaha masyarakat pun terganggu.
Menurut Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, relaksasi adalah keputusan yang bijak. Saat ini, pihaknya terus melakukan pendataan dan verifikasi. Setidaknya ada sekitar 1.500 nasabah Bank Nagari, baik konvensional maupun syariah yang terdampak bencana alam tersebut. Tapi, ticket size nasabah-nasabah terdampak itu tidaklah besar. Relaksasi yang diberikan juga bermacam-macam, sesuai ketentuan OJK.
“Jumlahnya tidak besar, kalau petani ambil KUR ‘kan tidak besar biasanya. Kami juga sudah mengantisipasi dengan pencadangan yang cukup. Tapi, kebijakan ini adalah tepat dan bijak, agar SLIK mereka bersih. Ketika mereka nanti berusaha lagi, tidak mengalami kendala akses permodalan ke bank karena track record-nya terjaga. Tidak hanya KUR, nasabah non-KUR juga kami data. Nanti dilihat restrukturisasinya masuk ke paket yang mana. Yang pasti, sesuai arahan dari OJK,” ujar Gusti ketika ditemui Infobank di Jakarta, awal Desember lalu.
Pihaknya juga mengantisipasi dampak lanjutan dari bencana itu terhadap proyeksi pertumbuhan bisnis ke depan. Gusti mencontohkan akses ke Bukittinggi yang sempat putus total, ini akan berdampak pada bisnis yang terkait dengan sektor transportasi dan sebagainya.
Proses recovery dan rehabilitasi pascabencana juga diyakini membutuhkan dukungan perbankan. Tapi, jika proses pemulihan membutuhkan waktu lama, Bank Nagari tentu akan menyesuaikan rencana bisnis bank (RBB) dengan kondisi terkini.
Sementara itu, Bank Aceh Syariah (Bank Aceh) mengumumkan bahwa terhitung sejak 11 Desember 2025, semua jaringan kantor dan kantor cabang sudah berhasil pulih 100%. Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menegaskan bahwa nasabah di seluruh Aceh, khususnya wilayah terdampak bencana, sudah bisa mengakses layanan secara normal.
Sebelumnya, bencana banjir di beberapa kabupaten/kota mengakibatkan 46 jaringan kantor Bank Aceh terdampak serius sehingga terpaksa berhenti operasional. BPD ini pun bergerak cepat dengan membentuk Task Force Percepatan Pemulihan Operasional Kantor. Sejak akhir November 2025, tim ini melakukan penanganan darurat, mulai dari pembersihan, perbaikan infrastruktur, hingga normalisasi sistem teknologi informasi (TI).
Dalam kunjungan ke Bank Aceh Syariah Cabang Singkil bersama Gubernur Aceh dan Bupati Singkil pada 8 Desember 2025, Fadhil mengatakan, Bank Aceh mengaktifkan Business Continuity Plan/BCP segera setelah banjir surut. Stok uang tunai di ATM-ATM dan kas kantor dipastikan cukup. Layanan utama diberikan pada transaksi terkait dengan penyaluran dana bantuan dan operasional kesehatan.
“Kami memahami betul bahwa di masa sulit ini, kepercayaan dan akses yang mudah terhadap layanan keuangan adalah kunci. Bank Aceh Syariah, sebagai bank milik rakyat Aceh, berkomitmen penuh untuk tidak pernah menutup layanan, bahkan di tengah tantangan terbesar sekalipun,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Bank Aceh, bulan lalu.
Terkait debitur terdampak bencana Sumatra, pemerintah memutuskan memberikan relaksasi hingga melakukan hapus buku bagi nasabah UMKM terdampak, termasuk KUR ditanggung pemerintah.
“(Terkait dengan) utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” tegas Presiden Prabowo Subianto, di Aceh, 7 Desember 2025 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa ada sekitar 141.000 debitur KUR yang terdampak bencana, dengan kewajiban sisa utang (baki debit) sebesar Rp7,8 triliun. Adapun jumlah debitur KUR di tiga provinsi itu disebut-sebut mencapai 996.000 debitur.
Kebijakan relaksasi KUR bagi debitur terdampak bencana Sumatra yang mencakup restrukturisasi ini mengacu pada peraturan OJK (POJK) yang mengatur kelanjutan proses restrukturisasi KUR. Pemerintah juga menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang khusus mengatur KUR di tiga provinsi terdampak bencana.
Mengacu pada data Biro Riset Infobank (birI), total aset perbankan di tiga provinsi itu mencapai Rp587,24 triliun pada September 2025. Perinciannya, Aceh sebesar Rp62,04 triliun, Sumatra Utara Rp435,06 triliun, dan Sumatra Barat Rp90,14 triliun. Porsi BPD sendiri terbilang lumayan besar. Di periode yang sama, aset Bank Aceh Syariah tercatat Rp31,03 triliun atau setara 50,01% terhadap total aset perbankan di Provinsi Aceh. Sedangkan, Bank Sumut dan Bank Nagari menggenggam porsi aset 10,80% dan 37,21% terhadap total aset perbankan di masing-masing provinsi.
Sementara, dari sisi kredit atau pembiayaan, Bank Aceh Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20,59 triliun per September 2025. Angka itu setara 38,39% dari total pembiayaan perbankan di Aceh. Lalu, Bank Nagari tercatat menyalurkan total kredit Rp25,40 triliun atau setara 31,64% dari total kredit perbankan di Sumatra Barat. Adapun Bank Sumut tercatat menyalurkan kredit Rp32,36 triliun atau setara 10,36% terhadap total kredit perbankan di Sumut.
Bankir-bankir harus mengambil peran penting dalam mendukung pemulihan bagi nasabah yang menjadi korban bencana. Di Sumatra, ratusan ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) luluh lantak diterjang banjir dan longsor. Para nasabah di sana membutuhkan dukungan dan waktu untuk bisa kembali bangkit.
