PENULIS ADALAH GURU BESAR PRODI PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN PENULIS BUKU EKONOMIKA INDONESIA.
SATU Tahun lebeih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berlalu. Data triwulan ketiga 2025 menunjukkan, perpertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 5,04%, inflasi terkendali di kisaran 2,6%-2,9%, defisit fiskal aman sekitar 1,56% produk domestik bruto (PDB), dan investasi tumbuh sekitar 13,9%. Di tengah perlambatan ekonomi global, capaian ini patut diapresiasi.
Di balik deretan angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hanya menciptakan ilusi kemakmuran? Apakah ekonomi tumbuh secara inklusif atau justru mengulang pola lama tumbuh tanpa cukup menciptakan pekerjaan berkualitas dan menurunkan ketimpangan secara berarti?
Jobless Growth Masih Menghantui
Sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024, ekonomi nasional tumbuh relatif stabil antara 4,87%-5,12%. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan awal menjaga kepercayaan pasar. Namun, jika diletakkan dalam kerangka besar Prabowonomics yang menargetkan pertumbuhan 7%-8% untuk mempercepat industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja kinerja ini masih berada pada zona aman, belum pada lintasan akselerasi.
Data IMF menunjukkan, PDB per kapita Indonesia meningkat dari sekitar US$4.960 -US$4.980 pada 2024 menjadi US$5.070-US$5.100 pada 2025, tumbuh hanya 2%-3%. Angka ini menegaskan kemajuan, tetapi lajunya masih moderat dan belum mencerminkan lompatan besar menuju pertumbuhan tinggi berkelanjutan.
Masalahnya, sumber pertumbuhan belum banyak berubah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 53% PDB, sementara investasi sekitar 29%, konsumsi pemerintah 7%, dan ekspor bersih hanya 3,5%. Pola ini menunjukkan ekonomi masih bertumpu pada consumption-driven growth, bukan lonjakan produktivitas dan transformasi struktural yang lebih dalam.
Pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga (RT) memiliki sejumlah kelemahan struktural. Satu, daya dorongnya terbatas karena konsumsi sangat bergantung pada pertumbuhan pendapatan riil, stabilitas harga, dan belanja sosial pemerintah. Dua, pola ini kurang menciptakan lompatan produktivitas karena konsumsi RT tidak secara otomatis mendorong investasi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, atau pendalaman industri.
Tiga, dengan kontribusi ekspor bersih yang kecil, ekonomi menjadi kurang terintegrasi dengan permintaan global, ketergantungan impor tinggi, dan rentan terhadap perlambatan domestik. Empat, pertumbuhan berbasis konsumsi RT cenderung bersifat tidak inklusif dan berisiko memperlebar ketimpangan karena kenaikan konsumsi lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas. Dengan struktur seperti ini, ekonomi memang stabil dalam jangka pendek, tetapi sulit mencapai pertumbuhan tinggi.
BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp1.714 triliun, tumbuh sekitar 20%. Tren ini berlanjut pada 2025 dengan akumulasi investasi Januari-September mencapai Rp1.434 triliun dan pertumbuhan 13%-14%. Komposisi investasi yang didominasi PMDN (sekitar 55%) dan PMA yang stabil (45%) menunjukkan bahwa fundamental domestik, prospek permintaan, serta iklim usaha masih kredibel di mata investor. Dari sisi spasial, lebih dari 52% investasi kini mengalir ke luar Jawa. Secara makro, ini terlihat sebagai keberhasilan awal Prabowonomics menjaga kepercayaan investor.
Namun, investasi bukan tujuan, melainkan alat. Lonjakan modal belum berbanding lurus dengan penciptaan kerja. Tingkat pengangguran pada 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan akhir era Jokowi (3,89%).
Meski penciptaan kesempatan kerja sekitar 34 juta pada 2024-2025, kelemahan utamanya terletak pada kualitas dan daya serap strukturalnya. Tingkat pengangguran terbuka yang tercatat 4,8% menandakan bahwa tambahan lapangan kerja hampir sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.
Lebih problematis lagi, sebagian besar pekerjaan baru ternyata 59% terserap di sektor informal, perdagangan skala kecil, pertanian berproduktivitas rendah, dan pekerjaan paruh waktu, dengan rata-rata upah buruh hanya sekitar Rp3,3 juta per bulan. Ini mengindikasikan elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan masih rendah: ekonomi tumbuh dan investasi meningkat, tetapi tidak cukup menghasilkan pekerjaan formal, stabil, dan berupah layak.
Faktanya, konsentrasi investasi tinggi pada 2025 mengalir ke provinsi dengan basis SDA melimpah dan struktur industri padat modal.
Sulawesi Tengah mengalami lonjakan investasi besar akibat hilirisasi mineral dan industri logam dasar yang bersifat ekstraktif dengan intensitas modal tinggi. Di Riau dan sejumlah provinsi Kalimantan, investasi didominasi energi, pertambangan, dan perkebunan skala besar.
Realisasi investasi tertinggi secara nasional di provinsi Jawa Barat dan Banten, porsi utama investasi masih terkonsentrasi pada industri berat dan manufaktur padat modal. Struktur ini menjelaskan paradoks: investasi dan ekspor meningkat signifikan, tetapi penciptaan lapangan kerja tumbuh jauh lebih lambat karena mesin pertumbuhan digerakkan oleh sektor yang padat modal tetapi rendah serapan tenaga kerja.
Efisiensi investasi juga masih rendah. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia triwulan ketiga 2025 sekitar 6,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan India. Artinya, untuk tumbuh 1%, Indonesia membutuhkan 6,24% tambahan investasi dalam PDB. Dengan kata lain, biaya berusaha, inefisiensi birokrasi, dan tata kelola masih menjadi hambatan serius.
Meski reformasi perizinan diklaim telah mengarah pada “satu atap”, di lapangan investor masih harus berhadapan dengan banyak “meja”, celah pungutan liar, gratifikasi, dan praktik koruptif yang memperpanjang proses serta meningkatkan biaya transaksi. Fakta ini mengirim sinyal keras: mesin pertumbuhan Indonesia masih boros bahan bakar; derasnya arus investasi berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi secara nominal, tetapi rendah efisiensinya.
Pelajaran dari Setahun Prabowonomics
Dibandingkan dengan presiden sebelumnya, kinerja ekonomi awal Prabowo menunjukkan stabilitas makro yang kuat: inflasi rendah, defisit APBN terkendali, dan kemis kinan menurun. Kinerja ekonomi pada awal pemerintahan Prabowo (2024 2025) menunjukkan stabilitas makro yang relatif kuat, tetapi sekaligus mengungkap tantangan struktural baru dibandingkan dengan presiden presiden sebelumnya (lihat tabel).
PDB tumbuh rata-rata 4,97%, menempatkan Prabowo di atas era Jokowi (4,29%) dan jauh lebih baik ketimbang era Gus Dur dan Megawati, meski masih di bawah capaian puncak era SBY (5,65%). Keunggulan utama Prabowo terletak pada menjaga inflasi yang terkendali (2,15%) dan penurunan kemiskinan hingga 8,52%.
Namun, keberhasilan tersebut dibayangi kenaikan koefisien gini menjadi 0,378, mendekati level ketimpangan era SBY, serta kenaikan pengangguran terbuka ke 4,88%, berbalik arah dari tren penurunan tajam pada era Jokowi. Koefisien gini ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan menengah (sekitar 36%) dan atas (46%).
Secara spasial, Jawa dan Sumatra masih mendominasi aktivitas ekonomi sekitar 79%, sementara banyak daerah di luar Jawa hanya menjadi lokasi ekstraksi dengan keterkaitan lokal yang lemah. Singkatnya, fase stabilisasi makro telah tercapai, tetapi agenda pro-job dan pro-poor growth masih tertinggal.
Capaian penting pemerintahan Prabowo adalah menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8,52%, terendah sepanjang sejarah, sekaligus mempersempit kemiskinan ekstrem melalui program perlindungan sosial yang menjaga daya beli kelompok miskin. Namun, kemiskinan makin terkonsentrasi secara geografis, dengan Papua dan kawasan timur Indonesia masih mencatat tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional. Laju penurunan pun mulai melambat karena kelompok miskin kian sulit dijangkau.
Risiko itu diperberat oleh perubahan iklim. Banjir besar di Sumatra, misalnya, berpotensi menaikkan kemiskinan hingga 0,52 poin persentase di wilayah terdampak. Tanpa perlindungan sosial yang adaptif dan penguatan ekonomi lokal, bencana dapat menyeret jutaan rumah tangga rentan kembali ke bawah garis kemiskinan.
Anne Booth, profesor University of London, menyebut perjalanan ekonomi Indonesia sebagai a history of missed opportunities: pertumbuhan kerap hadir, tetapi gagal diubah menjadi lompatan struktural yang berkelanjutan. Dalam The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1998), ia menunjukkan bagaimana bonus sumber daya dan momentum ekspansi berulang kali tidak diikuti peningkatan produktivitas, kualitas institusi, dan pemerataan kesejahteraan.
Risiko yang sama kini kembali mengintai jika lonjakan investasi dua digit tidak diarahkan pada industrial upgrading dan penguatan kualitas SDM. Pendidikan vokasi yang adaptif dengan kebutuhan industri, belanja publik yang lebih berorientasi pada riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan menjadi kunci.
Di titik ini, pemerintahan Prabowo berada di persimpangan jalan: memilih kenyamanan pertumbuhan moderat yang aman atau mengambil jalan transformasi yang lebih menantang mereformasi institusi, memangkas rente, dan mendorong industrialisasi bernilai tambah – demi masa depan Indonesia emas yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
Tantangan Prabowonomics ke depan bukan sekadar menjaga kinerja makro tetap impresif, tetapi juga memastikan pertumbuhan benar-benar bekerja untuk rakyat menciptakan pekerjaan, memperkuat ekonomi daerah, serta mewujudkan pemerataan bagi seluruh golongan masyarakat dan wilayah Indonesia.
Di balik deretan angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hanya menciptakan ilusi kemakmuran? Apakah ekonomi tumbuh secara inklusif atau justru mengulang pola lama tumbuh tanpa cukup menciptakan pekerjaan berkualitas dan menurunkan ketimpangan secara berarti?
