Kesepakatan tarif Indonesia-AS yang sempat dianggap deal ternyata masih perlu dinegosiasikan ulang. Dengan posisi ekonomi yang relatif kuat dan surplus dagang terhadap AS, langkah negosiasi ulang justru wajar agar tercapai keseimbangan kepentingan kedua negara tanpa bikin industri nasional kelimpungan.
KESEPAKATAN dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS), yang sempat dikira sudah beres, pada Juli lalu, ternyata masih menyisakan banyak ganjalan. Alih-alih tinggal jalan, kesepakatan itu justru kembali dibawa ke meja negosiasi karena Indonesia menilai sejumlah poin belum adil dan berpotensi membebani ekonomi nasional. Singkatnya, untuk urusan tarif ini belum bisa santai – tadinya dikira tinggal tanda tangan dan foto bersama.
Pada Juli 2025, Indonesia dan AS sepakat menurunkan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Tapi, penurunan tarif sebesar 13% itu disertai kewajiban yang dinilai memberatkan Indonesia. Dalam kesepakatan itu, Indonesia diminta membebaskan seluruh produk impor AS dari bea masuk, juga membeli produk energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing, mayoritas berbadan besar tipe Boeing 777.
Belakangan, Indonesia disebut ingin meninjau ulang sebagian komitmen itu. “Mereka (Indonesia) menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” ujar seorang pejabat AS kepada Reuters, awal Desember lalu. Laporan Financial Times juga menyebutkan bahwa AS meyakini Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan nontarif dan kesepakatan perdagangan digital. Bahkan, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membandingkan Indonesia dengan Malaysia yang dinilai lebih akomodatif, sementara Indonesia dianggap masih “ngotot” bernegosiasi.
Biarpun begitu, dari sisi ekonomi makro, posisi Indonesia dinilai masih relatif aman. Pangsa ekspor Indonesia ke AS sekitar 10% dari total ekspor nasional, sehingga dampaknya tak terlalu mengguncang fondasi ekonomi. Selain itu, Indonesia masih mencatat surplus neraca dagang dengan AS, yang menyumbang hampir 50% dari total surplus perdagangan nasional.
“Kita tak perlu khawatir. Indonesia ini bukan negara superkecil yang bergantung sekali dengan AS. Hubungan dagang itu timbal balik, dan proses kesepakatan adalah mencari titik keseimbangan,” ujar Executive Director Segara Research Institute, Piter Abdullah, kepada Infobank.
Justru, negosiasi ulang dinilai perlu agar Indonesia tidak menanggung beban jangka panjang. Jika kesepakatan Juli diterima apa adanya, risiko defisit neraca dagang, tekanan terhadap industri lokal, hingga potensi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa meningkat.
“Lebih parah lagi, menurut saya, nontarif measures yang dihapuskan, seperti TKDN dan VPTI. Ini membuka keran impor dan membahayakan banyak sektor nasional,” kata Executive Director Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal.
Dalam negosiasi lanjutan, Indonesia dinilai tak harus menghapus seluruh hambatan nontarif, melainkan cukup memperbaiki aspek prosedural yang dikeluhkan, seperti transparansi dan kepastian biaya. Pemerintah Indonesia menargetkan negosiasi lanjutan kesepakatan dagang dengan AS bisa selesai di akhir Januari 2026. Sehingga, legal drafting dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat segera ditandatangani. AS sendiri dikatakan telah menyetujui kesepakatan pada Juli lalu, bahwa tarif ke Indonesia tetap 19% dan Indonesia akan menderegulasi berbagai hambatan nontarif.
Pada Juli 2025, Indonesia dan AS sepakat menurunkan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Tapi, penurunan tarif sebesar 13% itu disertai kewajiban yang dinilai memberatkan Indonesia. Dalam kesepakatan itu, Indonesia diminta membebaskan seluruh produk impor AS dari bea masuk, juga membeli produk energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing, mayoritas berbadan besar tipe Boeing 777.
