Selain mendatangkan efisiensi, akselerasi digital bagi industri pembiayaan bisa memunculkan risiko sistemis yang dapat mengancam operasional, data, dan kepercayaan konsumen. Penguatan teknologi, tata kelola, dan SDM adalah keharusan demi keberlanjutan industri.
Istimewa
AKSELERASI digital telah menjadi mesin utama pertumbuhan industri pembiayaan. Proses pengajuan kredit yang serbadaring, integrasi data lintas sistem, hingga keputusan pembiayaan berbasis teknologi berhasil memangkas waktu dan biaya. Namun, di balik efisiensi tersebut, digitalisasi juga membuka ruang bagi ancaman yang jauh lebih kompleks: serangan siber (cybercrime).
Ketika sistem teknologi menjadi tulang punggung operasional, industri multifinance tidak lagi hanya berhadapan dengan risiko kredit dan likuiditas, tapi juga risiko non keuangan, khususnya serangan siber, yang berpotensi melumpuhkan bisnis dalam hitungan jam. Gangguan sistem akibat serangan digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas industri secara keseluruhan.
Risiko terbesar justru berada di sisi konsumen. Kebocoran data pribadi dan informasi pembiayaan dapat berujung pada terjadinya penipuan, pengajuan kredit palsu, hingga penyalahgunaan identitas. Jika insiden semacam ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap layanan pembiayaan digital dapat terkikis secara sistemis.
| “Hati-hati, jaga infrastruktur dengan baik, karena ini menjadi satu hal yang siapa pun bisa saja terkena serangan siber,” Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI. |
Di lain sisi, kebutuhan memperkuat pertahanan siber memaksa perusahaan pembiayaan meningkatkan investasi teknologi. Belanja keamanan sistem yang terus membesar berpotensi mendorong kenaikan biaya operasional. Pada titik tertentu, beban tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan bunga atau biaya layanan, sehingga konsumen yang tidak terlibat dalam insiden turut menanggung konsekuensinya.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengingatkan bahwa ancaman ini bersifat universal dan dapat menimpa siapa pun. “Hati hati, jaga infrastruktur dengan baik, karena ini menjadi satu hal yang siapa pun bisa saja terkena serangan siber,” ujarnya kepada Infobank, Desember lalu.
Peringatan itu menegaskan bahwa di era digital, kecepatan inovasi harus diimbangi dengan ketangguhan sistem. Tanpa kesiapan pertahanan siber yang memadai, transformasi digital industri pembiayaan justru berisiko menciptakan titik lemah baru. Serangan siber tidak lagi sekadar gangguan operasional, tapi potensi risiko sistemis, yang dapat mengguncang fondasi industri multifinance.
| “Porsi capex tahunan yang dialokasikan untuk peningkatan kapabilitas cyber security secara teknologi dan sumber daya manusia selama 2023-2025 lebih kurang sebesar sepertiga dari total capex IT,” Dewa Made Susila, Direktur Utama Adira Finance. |
FIFGROUP memandang ancaman siber sebagai risiko nyata yang harus dikelola secara terstruktur. Ini bukan sekadar isu teknologi. Penguatan keamanan sistem telah menjadi bagian dari perencanaan capital expenditure (capex) perusahaan, sejalan dengan percepatan digitalisasi layanan pembiayaan. Investasi teknologi dilakukan secara terukur, dengan memper timbangkan kebutuhan bisnis, manajemen risiko, dan keberlanjutan operasional.
Dalam kerangka manajemen risiko, ancaman siber dipetakan layaknya risiko strategis lainnya. Identifikasi potensi serangan, pengendalian yang relevan, serta evaluasi berkala menjadi pendekatan utama agar risiko teknologi tidak berkem bang menjadi gangguan operasional atau krisis reputasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan siber terintegrasi dalam tata kelola perusahaan, bukan berdiri sendiri.
Ketika serangan siber benar-benar terjadi, kecepatan respons menjadi faktor penentu. Direktur FIFGROUP, Daniel Hartono, menegaskan bahwa perlindungan konsumen ditempatkan sebagai prioritas utama dalam fase awal penanganan insiden. “Perusahaan memiliki prosedur penanganan insiden. Prioritas utama adalah perlindungan data konsumen, pengamanan sistem, pembatasan dampak, serta menjaga keberlangsungan layanan utama bagi konsumen FIFGROUP,” jelasnya kepada Infobank, bulan lalu. Perlindungan data pribadi dan data pembiayaan nasabah juga dijalankan dengan mengacu pada ketentuan regulator, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam skenario terburuk seperti kebocoran data, perusahaan menyiapkan langkah penanganan dan komunikasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal.
| “Perusahaan memiliki prosedur penanganan insiden. Prioritas utama adalah perlindungan data konsumen, pengamanan sistem, pembatasan dampak, serta menjaga keberlangsungan layanan utama bagi konsumen FIFGROUP,” Daniel Hartono, Direktur FIFGroup. |
Pendekatan serupa juga ditempuh Adira Finance. Adira membaca ancaman siber sebagai risiko strategis, bukan sekadar isu teknis. Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyebut sekitar sepertiga dari total capex IT selama 2023-2025 dialokasikan khusus untuk penguatan kapabilitas keamanan siber, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia (SDM).
“Porsi capex tahunan yang dialokasikan untuk peningkatan kapabilitas cyber security secara teknologi dan sumber daya manusia selama 2023 2025 lebih kurang sebesar sepertiga dari total capex IT,” tukasnya.
Capex tersebut difokuskan pada pembangunan dan penguatan Security Operation Center (SOC), pembaruan perangkat pertahanan siber, serta pengembangan kemampu an deteksi dan respons berbasis automasi dan kecerdasan buatan (AI). Seluruh investasi diarahkan secara terukur agar sejalan dengan aksele rasi bisnis digital, dengan pengawas an ketat dari komite manajemen risiko dan audit.
Saat insiden terjadi, respons cepat menjadi kunci. Dalam 24 jam pertama, perusahaan mengandalkan SOC dan prosedur Cybersecurity Incident Response untuk melakukan analisis, isolasi akses, pembersihan ancaman, hingga persiapan pemulih an sistem. Seluruh proses didoku mentasikan secara ketat untuk kepen tingan manajemen dan regulator, guna mencegah serangan berkem bang menjadi gangguan operasional berkepanjangan atau krisis reputasi.
Perlindungan data nasabah juga menjadi garis pertahanan utama.
Sejak berlakunya UndangUndang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Adira Finance membangun fungsi Data Protection Officer, Data Governance, dan Information Risk sebagai lini pertahanan internal.
Tantangan terbesar industri pembiayaan ke depan adalah menyeimbangkan tuntutan layanan digital yang serba cepat dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Adira Finance menerapkan proteksi berlapis, mulai dari jaringan, aplikasi, hingga pemantauan darknet. Terakhir, kesiapan SDM menjadi faktor penentu. Perusahaan secara rutin menggelar cyber drill, simulasi phishing, dan tabletop exercise untuk memastikan kesiapsiagaan tim menghadapi insiden nyata. Ini menegaskan bahwa pertahanan siber bukan hanya soal teknologi, tapi juga budaya dan kesiapan organisasi.
Dengan demikian, ancaman siber di industri pembiayaan bukan lagi persoalan “jika”, melainkan “kapan”. Dalam lanskap ini, kesiapan teknologi, tata kelola risiko, dan kompetensi SDM menjadi benteng utama. Menjaga kepercayaan konsumen di era digital tidak lagi cukup hanya dengan bunga kompetitif atau proses cepat, tapi juga tentang seberapa kuat sistem bertahan ketika serangan datang tanpa peringatan.
Ketika sistem teknologi menjadi tulang punggung operasional, industri multifinance tidak lagi hanya berhadapan dengan risiko kredit dan likuiditas, tapi juga risiko non keuangan, khususnya serangan siber, yang berpotensi melumpuhkan bisnis dalam hitungan jam. Gangguan sistem akibat serangan digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas industri secara keseluruhan.
