Keputusan BI menahan BI-Rate di 4,75% menegaskan fokus menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui bauran kebijakan yang pro-growth dan pro-stability, bank sentral menjaga inflasi terkendali serta memastikan transmisi suku bunga dan pemulihan ekonomi tetap berjalan.
Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur 20-21 Januari 2026 menegaskan arah kebijakan yang tetap konsisten, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas. Di tengah situasi global yang makin tidak pasti, bank sentral memilih langkah yang terukur dan rasional, alih alih reaktif.
Penahanan suku bunga ini bukan sinyal pengetatan, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan (policy balance). BI menilai ruang pelonggaran moneter masih ada, tapi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu tekanan baru pada nilai tukar rupiah maupun inflasi.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa kebijakan itu telah mem pertimbangkan berbagai risiko eksternal dan domestik. “Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Konteks iklim perekonomian global memang belum sepenuhnya bersahabat. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,2%, dipengaruhi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, serta eskalasi tensi geopolitik. Kondisi ini membuat volatilitas pasar keuangan global meningkat.
Di pasar keuangan internasional, ruang penurunan Fed Funds Rate semakin sempit, sementara yield US Treasury tetap tinggi akibat defisit f iskal AS yang besar. Situasi ini memperkuat dolar AS dan menahan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Tekanan eksternal itu langsung terasa pada nilai tukar rupiah. Hingga 20 Januari 2026, Rupiah tercatat di level Rp16.945 per dolar AS, melemah 1,53% dibandingkan akhir 2025. Namun, BI menilai pelemahan ini masih dalam batas wajar dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang memburuk.
Untuk menjaga stabilitas, BI mengintensifkan intervensi di pasar valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di offshore serta DNDF dan pasar spot di dalam negeri. Langkah ini dikombinasikan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur dan pro-market.
Strategi stabilisasi ini bertujuan meredam volatilitas, bukan mempertahankan level tertentu. BI ingin memastikan mekanisme pasar tetap berjalan, tetapi dengan buffer yang cukup agar gejolak global tidak langsung menekan perekonomian domestik.
Di sisi inflasi, kondisi relatif terkendali. Inflasi IHK Desember 2025 tercatat 2,92% (yoy), sementara inflasi inti berada di level 2,38% (yoy). Angka ini menunjukkan ekspektasi inflasi masih well anchored, didukung kebijakan moneter yang konsisten dan imported inflation yang rendah.
Inflasi volatile food memang masih relatif tinggi, terutama akibat gangguan pasokan dan faktor cuaca. Namun, BI optimistis tekanan ini bisa dikelola melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta penguatan program ketahanan pangan nasional.
Dengan inflasi yang terjaga, BI memiliki ruang untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak September 2024 hingga akhir 2025, BI Rate telah diturunkan total 150 basis points (bps), membawa suku bunga ke level terendah sejak 2022.
Kebijakan pelonggaran ini mulai berdampak pada pasar uang. Suku bunga INDONIA, SRBI, dan imbal hasil SBN menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, mencerminkan kondisi likuiditas yang semakin longgar di sistem keuangan.
Tapi, BI menilai transmisi ke suku bunga perbankan masih perlu dipercepat. Meski suku bunga deposito dan kredit sudah turun, kecepat annya belum se penuhnya se jalan dengan pelonggaran moneter yang telah dilakukan.
“Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit,” ujar Perry Warjiyo. BI mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menurun kan suku bunga kredit baru.
Untuk memperkuat transmisi tersebut, BI mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif ini dirancang agar bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit mendapat ruang likuiditas lebih besar. Hingga awal Januari 2026, total insentif KLM mencapai Rp397,9 triliun dan disalurkan ke berbagai sektor prioritas, mulai dari pertanian, industri, hilirisasi, jasa, konstruksi, hingga UMKM dan ekonomi berkelanjutan.
Dari sisi kredit, kinerja 2025 cukup solid dengan pertumbuhan 9,69% (yoy), masih dalam kisaran target BI. Kredit investasi tumbuh paling tinggi, mencerminkan mulai bergeraknya ekspansi usaha di tengah kondisi makro yang relatif stabil. Meski demikian, BI mencatat masih besarnya undisbursed loan yang mencapai lebih dari Rp2.400 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Artinya, dunia usaha masih memiliki ruang besar untuk meningkat kan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong ekspansi ekonomi.
Lebih jauh, ketahanan sistem ke uangan tetap terjaga. Likuiditas per bankan longgar, rasio kecukupan modal tinggi, dan rasio kredit ber masalah rendah. Hasil stress test BI juga me nunjukkan perbankan cukup resilient menghadapi berbagai skenario risiko.
Di luar sektor perbankan, BI juga mendorong pertumbuhan melalui kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi terus dipercepat sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan keuangan digital. Transaksi pembayaran digital pada triwulan IV 2025 tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan penggunaan QRIS, mobile banking, dan internet banking. Infrastruktur BI-FAST dan BI-RTGS juga mencatat kinerja positif dengan volume transaksi yang terus meningkat.
Ke depan, BI bersiap mengimplementasikan QRIS antarnegara dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Langkah ini diharapkan memperkuat cross border payment dan mendukung perdagangan serta pariwisata.
Seluruh bauran kebijakan ini tidak berdiri sendiri. BI terus mempererat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK agar stimulus fiskal, kebijakan moneter, dan sektor riil saling menguatkan. Dengan pendekat an yang seimbang antara pro growth dan pro stability, BI berharap perekonomian Indonesia pada 2026 dapat tumbuh lebih tinggi dan tetap berdaya tahan. Dalam situasi global yang penuh ketidak pastian, strategi menjaga stabilitas sambil tetap menekan gas pertumbuhan menjadi pilihan paling rasional.
Penahanan suku bunga ini bukan sinyal pengetatan, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan (policy balance). BI menilai ruang pelonggaran moneter masih ada, tapi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu tekanan baru pada nilai tukar rupiah maupun inflasi.
