Manuver sekutu AS yang ramai-ramai mendekat ke Tiongkok menunjukkan bahwa kesetiaan kini mudah goyah saat kepentingan ekonomi dipertaruhkan. Negara-negara Barat terlihat makin pragmatis, memilih fleksibilitas dan keuntungan nyata ketimbang bergantung penuh pada satu kekuatan global.
Sumber: Istimewa
SEJAK akhir tahun lalu, negara negara yang selama ini dikenal setia sebagai sekutu Amerika Serikat (AS) tiba-tiba terlihat lebih akrab dengan Tiongkok. Tanpa banyak ragu, para pemimpin dunia itu satu per satu sowan ke Beijing, menemui Presiden Xi Jinping. Ada yang mulai pindah ke lain hati, atau setidaknya sedang mencoba membuka opsi baru di tengah ketidakpastian global.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Taoiseach Irlandia Michael Martin, Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, PM Finlandia Petteri Orpo, hingga PM Inggris Keir Starmer sudah lebih dulu bertemu Xi Jinping. Bahkan, Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan menyusul pada akhir Februari lalu. Deretan kunjungan ini jelas bukan kunjungan basa-basi, tapi bagian dari manuver strategis yang serius.
Pertemuan itu sarat agenda ekonomi, perdagangan, dan kerja sama lintas sektor. Inilah yang membuat Donald Trump, Presiden AS, merasa gerah. Bagi Trump, langkah para sekutunya itu dianggap berbahaya dan berpotensi merusak stabilitas aliansi Barat. Ancaman tarif kembali diangkat sebagai senjata utama, termasuk rencana tarif 100% untuk Kanada jika tetap mengeksekusi kesepakatan dagang dengan Tiongkok.
“Presiden Xi adalah teman saya. Saya mengenal nya dengan sangat baik. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengatakan Anda tidak diizinkan lagi bermain hoki es. Kanada tak akan menyukai itu. Tiongkok akan melumat mereka hidup-hidup,” ujarnya.
Padahal, dari sisi Kanada, langkah itu terlihat sangat pragmatis. Sekitar 76% ekspor Kanada memang masih bergantung ke AS, tapi Ottawa mulai membuka ruang baru. Kanada menye tujui masuknya 49.000 kendaraan listrik (EV) asal Tiongkok dengan tarif hanya 6,1%, jauh di bawah tarif 100% yang diberlakukan pada era Justin Trudeau di 2024. Sebagai trade off, Tiongkok memang kas tarif biji kanola Kanada dari 84% menjadi 15%.
Kesepakatan Kanada-Tiongkok juga meluas ke sektor energi. Kanada ingin meningkatkan ekspor LNG ke Asia dengan target produksi 50 juta ton per tahun. Inggris pun tak mau ketinggalan. London mengantongi kesepakatan ekspor ke Tiongkok senilai 2,2 miliar poundsterling, akses pasar 2,3 miliar poundsterling, serta ratusan juta poundsterling investasi baru. Termasuk di dalamnya investasi AstraZeneca senilai US$15 miliar di Tiongkok, bebas visa 30 hari bagi warga Inggris, serta pemangkasan tarif impor wiski Inggris dari 10% menjadi 5%.
Negara Eropa lain juga ikut merapat. Finlandia meneken kerja sama dengan Tiongkok di bidang konstruksi berkelanjutan, energi, dan pengendalian penyakit hewan. Prancis menekankan hubungan dagang yang lebih balance, dengan kesepakatan kolaborasi lintas sektor dan kerangka kerja yang mendorong peningkatan investasi Tiongkok ke Eropa. Sebagai imbalannya, produk unggulan Perancis, khususnya pertanian, difasilitasi masuk pasar Tiongkok.
Korea Selatan bahkan secara terbuka menyatakan pemulihan hubungan penuh dengan Tiongkok, menegaskan kembali tingkat ketergantungannya pada Negeri Panda itu. Seperti kata pepatah, tak ada asap tanpa api. Sikap AS yang kian agresif, bukan hanya soal perang tarif tapi juga isu sensitif seperti wacana mencaplok Greenland, membuat banyak sekutu merasa tidak nyaman. Daripada menunggu kebijakan global Trump yang unpredictable, mereka memilih langkah realistis untuk mengamankan ekonomi domestik mereka sendiri.
“Pemerintah-pemerintah ini mencari opsionalitas dengan menciptakan koalisi khusus dengan Tiongkok serta satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS,” kata Managing Director Political Consultancy Teneo, Gabriel Wildau. Di tengah dunia yang makin tidak pasti, fleksibilitas diplomasi jadi kunci. Ketergantungan penuh pada satu negara kini dipandang berisiko tinggi, apalagi saat arah kebijakan global bisa berubah kapan saja.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Taoiseach Irlandia Michael Martin, Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, PM Finlandia Petteri Orpo, hingga PM Inggris Keir Starmer sudah lebih dulu bertemu Xi Jinping. Bahkan, Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan menyusul pada akhir Februari lalu. Deretan kunjungan ini jelas bukan kunjungan basa-basi, tapi bagian dari manuver strategis yang serius.
Pertemuan itu sarat agenda ekonomi, perdagangan, dan kerja sama lintas sektor. Inilah yang membuat Donald Trump, Presiden AS, merasa gerah. Bagi Trump, langkah para sekutunya itu dianggap berbahaya dan berpotensi merusak stabilitas aliansi Barat. Ancaman tarif kembali diangkat sebagai senjata utama, termasuk rencana tarif 100% untuk Kanada jika tetap mengeksekusi kesepakatan dagang dengan Tiongkok.
