Perbaikan kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional menjadi PR besar bagi bankir-bankir BPRS. Di tengah kondisi sulit, BPRS tetap berpeluang tumbuh, terutama dari sisi intermediasi. Tapi, ekspansi harus dilakukan secara prudent.
Sumber: Istimewa
PENGURUS bank pereko no mian rakyat syariah (BPRS) bisa jadi tengah kedodoran menahan beban demi menjaga profitabilitas. Kinerja interme diasi industri ini tercatat tumbuh moderat, tapi profitabilitasnya justru anjlok cukup dalam. Tekanan beban ditambah memburuknya kualitas aset membuat industri BPRS kesulitan menahan laba bersih untuk tidak turun.
Dari sisi intermediasi, berdasar kan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025, BPRS mencatatkan pertumbuhan di atas ratarata per tum buhan BPR konvensional. Penyaluran pembiayaannya mening kat 11,51% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp20,31 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) naik 10,31% menjadi sebesar Rp18,17 triliun. Total asetnya pun mengembang 8,00% secara tahunan, dari sebesar Rp25,03 triliun menjadi sebesar Rp26,51 triliun.
Namun, profitabilitas industri ini justru malah terkoreksi cukup dalam. Di akhir 2025, industri BPRS tercatat merugi sebesar Rp12 miliar, padahal tahun sebelumnya masih mengantongi laba sebesar Rp213 miliar. Laba industri ini pun melorot 40,70% secara tahunan. Dan, kondisinya tampak belum banyak berubah hingga awal 2026.
Per Februari 2026, industri BPRS membukukan kenaikan pembiayaan sebesar 7,23%, atau menjadi sebesar Rp20,59 triliun. Sementara, DPK tumbuh 7,49% menjadi sebesar Rp17,92 triliun dengan aset sebesar Rp26,19 triliun atau tumbuh 6,25% secara tahunan. Di dua bulan pertama 2026, industri ini memang sudah mengantongi laba positif, yakni sebesar Rp22 miliar. Tapi, raihan laba itu menurun 31,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp32 miliar.
Operasional yang kurang efisien ditambah lonjakan beban dan kualitas aset yang memburuk menjadi faktor penggerus profitabilitas industri BPRS. Di akhir 2025, misalnya, rasio nonperforming financing (NPF) industri ini melonjak ke level 10,23%. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang juga terbilang tinggi, yakni di angka 7,75%. Januari 2026 di angka 8,87%, dan bulan berikutnya, Februari 2026, naik lagi ke angka 10,91%. Peningkatan NPF itu disebut sebut tak lepas dari tekanan daya beli masyarakat di level bawah, termasuk segmen ultra mikro dan mikro yang selama ini menjadi pasar BPRS.
Dengan NPF yang terus meningkat, alokasi biaya pencadangan bank bank rural syariah ini tentu mengalami kenaikan. Hal itu diperparah dengan bebanbeban lain yang juga terus naik. Gambarannya adalah rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO) yang naik dari 90,61% di akhir 2024 menjadi 97,94% di akhir 2025.
Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, Umar, menyebut, kontraksi laba terjadi akibat peningkatan beban operasional. Menurutnya, pemba yaran tunjangan hari raya (THR) di awal tahun menjadi alasan di balik penurunan laba bersih BPRS.
“Kondisi di awal tahun ini sudah sulit untuk membuat kami mendapatkan laba. Dan, karena adanya THR lebih awal, kami jadi lebih kesulitan untuk menyimpan laba yang lebih besar lagi. Harapan kami, kedepan situasinya bisa lebih positif lagi,” kata Umar saat dihubungi Infobank, April lalu.
Tak dimungkiri, kondisi masyarakat akar rumput yang memburuk menjadi pokok permasalahan di balik sulitnya pelaku industri mencetak profit. Penurunan kualitas pembiayaan berdampak langsung pada pendapatan. Kondisi ini mendorong peningkatan biaya pencadangan, seiring dengan memburuknya kemampuan bayar debitur.
Melemahnya daya beli masyarakat juga membuat perputaran usaha ikut terganggu sehingga berdampak pada kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Fenomena ini membuat masyarakat lebih berhatihati untuk mengambil pembiayaan baru. Akibatnya, pertumbuhan industri melambat, sementara risiko kredit justru meningkat. Kombinasi inilah yang pada akhirnya menggerus profitabilitas industri secara keseluruhan.
“Semua orang mengakui, 2025 itu tahun yang tidak baikbaik saja. Dan, kami mengakui, dalam beberapa tolok ukur keuangan, tahun 2024 itu lebih baik ketim bang tahun 2025, termasuk laba,” ujar Edi Sunarto, Direktur Utama BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS), kepada Infobank.
Kondisi tersebut membuat pelaku industri BPRS harus memutar otak. Mereka mesti melakukan ekspansi pembiayaan secara prudent. Jika tidak, kualitas pembiayaan bisa makin memburuk. Industri BPRS pun bisa kelimpungan terbakar NPF. Di lain sisi, pelaku industri ini juga harus terus meningkatkan efisiensi operasional demi menjaga margin.
Menurut Alfi Wijaya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Himbarsi), pelaku BPRS tengah menyiapkan strategi untuk memperbaiki kualitas profitabilitas. Strategi penguatan bisnis BPRS setidaknya bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu ekspansi, konsolidasi, dan efisiensi.
Dari sisi ekspansi, arah yang mulai mengemuka adalah pergeseran ke pembiayaan ritel dan penghimpunan dana murah berbasis tabungan. Segmen ini dinilai lebih resilien dan mampu memberikan imbal hasil yang relatif stabil dibandingkan dengan pembiayaan komersial.
Konsolidasi juga menjadi langkah penting untuk merapikan portofolio pembiayaan, terutama terhadap nasabah dengan kualitas rendah atau berisiko. Penanganan pembiayaan bermasalah tidak bisa lagi dilakukan secara pasif, tapi butuh pende katan yang lebih tegas dan terukur.
Terakhir, efisiensi. Ini menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja di tengah keterbatasan ruang pertumbuhan. Upaya ini tidak hanya menyasar biaya operasional, tapi juga optimalisasi proses melalui pemanfaatan teknologi guna mening katkan akurasi dan menekan biaya.
Penerapan ketiga pilar tersebut menjadi upaya nyata yang harus dilakukan BPRS untuk memacu kinerja keuangan. Namun, tak dimungkiri, apa yang disiapkan pelaku industri tidak akan berjalan efektif jika kondisi ekonomi tidak lekas membaik. Di sini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendongkrak peran bank rural syariah sebagai salah satu komponen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Sehebat-hebatnya kami sebagai BPRS, kami juga perlu ditopang oleh kondisi eksternal, yakni situasi perekonomian makro. Kalau kondisi nya membaik, ya kondisi kami akan terbantu. Tapi, kalau kondisinya masih status quo atau bahkan memburuk, kita juga jangan hilang harapan. Kita harus tetap optimistis mencari jalan,” tegas Alfi kepada Infobank.
Tekanan terhadap profitabilitas BPRS menjadi pengingat bahwa pertu m buhan intermediasi saja tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan industri. Di titik ini, keseimbangan antara pertumbuhan dan kehatihatian menjadi kunci agar BPRS tidak sekadar bertahan, tetapi juga kemba li mencetak kinerja yang sehat.
Dari sisi intermediasi, berdasar kan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025, BPRS mencatatkan pertumbuhan di atas ratarata per tum buhan BPR konvensional. Penyaluran pembiayaannya mening kat 11,51% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp20,31 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) naik 10,31% menjadi sebesar Rp18,17 triliun. Total asetnya pun mengembang 8,00% secara tahunan, dari sebesar Rp25,03 triliun menjadi sebesar Rp26,51 triliun.
