Infobank
EKONOMI Indonesia belakangan seperti demam, suhu nya naikturun. Para pejabat sibuk meyakinkan dunia: negeri ini kuat. Menteri Keuangan menyebut APBN solid dengan cadangan fiskal Rp420 triliun. OJK memamer kan hasil stress test per bankan – kata nya keta han an nasional tetap kokoh. Lembaga peme ringkat ma sih setia dengan pering kat utang. Guber nur BI sangat optimistis dengan rupiah. Pasar diyakinkan. Rakyat diyakinkan.
Tapi, kita tidak bisa mengelak dari satu pertanyaan: bukankah ini mirip dengan 1997 lalu? Bukankah dulu para petinggi negeri ini juga sibuk meyakin kan pasar, rakyat, sementara bom wak tu ekonomi terus berdetak di bawah lantai panggung yang tampak megah?
Jujur, tulisan ini bukan hendak mem bunyikan alarm. Indonesia belum persis di tepi jurang. Tapi, menurut Prof. Mohamad Ikhsan, ekonom senior Uni ver sitas Indonesia, negeri ini sedang ber jalan ke arah sana – perla han, tapi nyata. Yang mengkha watir kan: mata kita mung kin asyik menatap angkaangka makro yang menenteram kan, semen tara telinga kita tuli terha dap bisikan sejarah yang mulai berembus lagi.
Otoritas kerap menyebut perbankan nasional sehat. Rasio kecu kupan modal (CAR) mencapai 25,87%, jauh di atas ambang mini mum. Rasio kredit berma salah (NPL) dapat dite kan di kisaran 2,2%. Likui ditas kuat. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,55%. Melihat angka angka ini, sektor ke uang an tampak seperti benteng baja.
Tapi, inilah ironi besar: kese hatan semu di permukaan sering kali me nyem bunyikan kerapuhan struktural di dasar.
Ambil satu contoh sederhana. Di tengah gejolak rupiah yang mendekati Rp18.000an per dolar AS, Bank Indonesia (BI) melakukan inter vensi valas secara masif. Cadangan devisa turun dari sekitar US$146,2 miliar. Gubernur BI menyebut intervensi ini bukan business as usual – sudah all out.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi: kredit macet akan lahir dari kelapa sawit dan turunannya, tambangtam bang mineral dan turunannya. Peram pasan kebun sawit yang dinilai melang gar pun punya potensi macet. Perubahan kebijakan ekspor satu pintu sungguh mengganggu per bank an kare na debitur terkena dampak. Perubahan kondisi itu adalah bom waktu yang te r tanam di dalam sistem perbankan kita.
Ingatlah catatan Mohamad Ikhsan: bagaimana Habibie dulu dengan tegas menghentikan proyek IPTN, proyek ke banggaannya sendiri, demi menye la mat kan negara. Ia mengorbankan agenda pribadinya karena ia tahu kredibilitas reformasi mensyaratkan pengorbanan. Tak ada yang percaya pada reformasi sete ngah hati yang melindungi proyek favorit presiden.
Hari-hari ini kita menyaksikan ekspansi fiskal besarbesaran. Pr o gram Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih diperkirakan menelan biaya US$18 miliar atau Rp314 triliun pada tahun ini. Defisit APBN 2025 tercatat 2,92% dari PDB – sangat dekat dengan batas 3% yang diatur undang undang. Fitch Ratings bahkan merevisi outlook Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026 karena kekhawatiran terhadap disi plin fiskal dan ketidak pastian kebijakan.
Jujur, tidak mengatakan program program tersebut tidak penting. Tapi, tetap ada pertanyaan: di mana kebe ranian untuk mengatakan “tunda” atau “skala ulang”? Di mana pengorbanan agenda pribadi seperti yang dilakukan Habibie? Ataukah kita mengulang pola lama – proyekproyek prestise terus berjalan meski ruang fiskal menyempit, meski lembaga pemeringkat memperi ngat kan, meski investor mulai resah?
Satu hal yang tak boleh dilupakan: pasar keuangan tidak peduli retorika nasionalisme atau “blaming asing”. Pasar hanya peduli pada satu hal: apakah elite menghormati rules of the game?
Krisis tak pernah datang dari indikator yang kita awasi. Ia datang dari sudut yang kita abaikan. Pada 1997, kita mengabaikan utang swasta yang mem bengkak. Pada 2008, dunia mengabaikan subprime mortgage. Hari ini, kita mengabaikan risk masking di per bankan dan defisit tersembunyi di luar APBN. Ini menjadi kekhawatiran kita.
Indonesia belum di jurang. Cadangan devisa masih cukup. Pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5,61%. Tapi, jendela untuk menghindar dari hal yang tak diinginkan itu sedang menutup. Setiap bulan. Setiap hari.
Habibie menunjukkan bahwa reformasi sepenuh hati itu mungkin. Megawati menunjukkan bahwa melanjutkan reformasi – tanpa popularitas sekalipun – itu mungkin. SBY menun jukkan hasilnya nyata.
Pertanyaannya: apakah kita punya keberanian untuk melakukannya – sepenuh hati, dengan konsisten, dengan pengorbanan nyata? Atau kita biarkan sejarah menuliskan lagi satu babak lain dari kebodohan kolektif yang bisa dihindari?
Jujur, berharap pemerintah akan memilih yang pertama. Tapi, sejarah tidak diam. Ia sedang berbisik. Dan, kita khawatir – semoga tak terjadi – bahwa kita sedang sibuk menutup telinga dengan angka-angka yang menenangkan, sementara bisikan itu makin keras menjadi teriakan.
Masalah utama sekarang bukanlah soal angka-angka indikator ekonomi, melainkan sudah menyangkut kepercayaan pasar yang terkikis. Sewaktuwaktu kepercayaan itu akan melumat ekonomi dan pada akhirnya akan meledakkan perbankan. Semoga dugaan ini salah.
Tapi, kita tidak bisa mengelak dari satu pertanyaan: bukankah ini mirip dengan 1997 lalu? Bukankah dulu para petinggi negeri ini juga sibuk meyakin kan pasar, rakyat, sementara bom wak tu ekonomi terus berdetak di bawah lantai panggung yang tampak megah?
