Pelaku industri keuangan, termasuk BPR, tidak bisa lagi hanya bertahan dengan cara-cara lama. Di tengah tekanan ekonomi, pengetatan likuiditas, dan persaingan yang kian padat, bank rural dituntut bergerak lebih lincah dan adaptif untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.
Sumber: Istimewa
TANTANGAN industri bank perekonomian rakyat (BPR) di 2026 makin berat. Gejolak dan ketidakpastian ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Tidak ada yang bisa memastikan kapan badai itu akan menjauh. Memasuki akhir kuartal kedua 2026, kondisi ekonomi makro terlihat belum membaik.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pun mendekati Rp18.000. Pelemahan rupiah ini memicu kenaikan biaya material impor, mendorong inflasi barang konsumsi, serta menekan margin laba perusahaan-perusahaan manufaktur. Dampaknya meluas, mulai dari kenaikan harga properti hingga penurunan daya beli masyarakat akibat mahalnya bahan baku industri.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran dan Lebanon serta sejumlah negara lain, masih terus berlangsung. Ketegangan itu berdampak pada lalu lintas di Selat Hormuz yang krusial bagi perdagangan dunia, khususnya untuk komoditas minyak. Imbasnya, harga minyak melonjak drastis hingga menembus angka di atas US$100 per barel, walau trennya mulai kembali ke bawah US$100 per barel.
Fenomena ini pada akhirnya memicu inflasi di berbagai sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada April 2026 mencapai 2,42% secara tahunan (year on year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang selama ini menjadi kebutuhan primer rumah tangga, menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 3,06%.
Harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik membuat masyarakat makin selektif dan ketat dalam mengatur pengeluaran. Efek dominonya pun merembet ke pelemahan permintaan kredit di sektor perbankan karena pelaku usaha juga menahan ekspansi. Daya beli yang melemah membuat pengusaha mengurangi utilitasnya.
Perlambatan kredit sebenarnya bukan terjadi di awal 2026 saja, tapi sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit tahunan per Maret 2026 – momen Ramadan dan Idulfitri – tercatat 9,49%. Jika diperinci, kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja masingmasing tumbuh 5,88%, 20,85%, dan 4,38%. Padahal, dalam kondisi normal, momen Ramadan dan Idulfitri biasanya menjadi pendorong pertumbuhan kredit masyarakat.
Lesunya permintaan kredit menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha kini lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman baru di tengah ketidakpastian ekonomi. Kondisi tersebut diakui Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK.
“OJK mencermati bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya terkait dengan tingkat suku bunga, tetapi juga masih terbatasnya permintaan kredit yang dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global,” jelas Dian dalam keterangan tertulis.
Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perbankan justru tumbuh 13,55%. OJK menilai, pertumbuhan DPK yang mencapai double digit ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dan menyimpan dana di instrumen perbankan sebagai bentuk antisipasi menghadapi situasi yang lebih buruk.
Kondisi lebih berat tampaknya harus dihadapi industri BPR. Bankir-bankir rural bank mesti memutar otak lebih keras untuk menahan tekanan yang lebih berat. Perlambatan kinerja industri ini cukup signifikan di periode awal 2026. Mengacu pada data OJK per Februari 2026, aset industri BPR tumbuh 35,15% secara tahunan menjadi Rp275,28 triliun.
Kredit dan DPK pun melambat masing-masing menjadi 3,99% dan 3,18% ke posisi Rp157,01 triliun dan Rp148,44 triliun. Tekanan juga terlihat dari sejumlah rasio keuangan. Non performing loan (NPL) menyentuh angka 12,31%, sementara loan to deposit ratio (LDR) mencapai 106,85%.
NPL yang tinggi menunjukkan daya beli masyarakat akar rumput masih belum pulih sepenuhnya pascapandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Banyak debitur yang masih kesulitan memenuhi kewajibannya. Di lain sisi, LDR yang telah melampaui batas aman memperlihatkan kondisi likuiditas BPR yang makin ketat. Industri ini tampak kesulitan menghimpun dana masyarakat.
Perhatian pelaku BPR juga tidak hanya tertuju pada kondisi sosial ekonomi. Persaingan usaha industri ini makin ketat dengan hadirnya berbagai pemain keuangan yang menyasar pasar serupa. Situasi ini membuat BPR khawatir pangsanya perlahan tergerus oleh industri lain. Sementara, dari sisi regulasi, perbankan mikro juga masih beradaptasi dengan implementasi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) serta dorongan konsolidasi dan merger.
Konsolidasi masih menjadi momok bagi BPR yang belum siap menjalankan aksi korporasi tersebut. Bagi sebagian pelaku usaha, merger justru dikhawatirkan dapat menghambat fungsi intermediasi yang selama ini menjadi kekuatan utama bank rural, dan pada akhirnya berdampak terhadap performa perusahaan.
Memang, menavigasi bisnis di tengah badai bukan perkara mudah. Namun, di balik tekanan yang besar, selalu ada peluang bagi mereka yang sigap membaca arah perubahan. Dengan manuver yang terukur, pelaku industri masih bisa mencari ruang untuk bertahan sekaligus berkembang di tengah situasi yang tak ideal.
Sofia Nurkrisnajati Atmaja, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida), melihat adanya peluang sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan BPR dalam mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Dengan banyaknya agenda pemerintah yang membutuhkan dukungan pembiayaan, BPR dapat menjadi alternatif solusi pendanaan bagi pemda.
“Tidak mungkin juga pemerintah daerah akan berat sebelah atau memberikan porsi yang berbeda. Saya yakin, pemerintah daerah sebagai pemegang saham pasti memberikan porsi sesuai dengan kemampuan masing-masing BUMDnya,” kata Sofia dalam acara The Asian Post Regional Champion Forum & Appreciation 2026 di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Program-program tersebut bisa menjadi sumber diversifikasi portofolio baru di tengah melambatnya kredit mikro. Namun, bank rural tetap harus memastikan mitigasi risiko berjalan secara disiplin dan terukur agar pembiayaan baru tidak justru menambah tekanan terhadap kualitas aset perusahaan.
Bahkan, konsolidasi yang selama ini dianggap menyulitkan juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat bisnis. Sejak awal 2024 hingga akhir 2025, tercatat ada 27 bank rural yang menjalankan proses merger secara sukarela. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat modal, tata kelola, dan infrastruktur teknologi agar mampu bersaing lebih jauh ke depan.
Di saat yang sama, percepatan digitalisasi perbankan juga harus dimanfaatkan pelaku BPR. Kemudahan layanan digital berpotensi memperluas jangkauan nasabah, sekaligus membuka peluang penetrasi yang lebih besar ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan demikian, portofolio bisnis BPR menjadi lebih beragam dan tidak semata bertumpu pada sektor mikro.
Berbagai peluang tersebut menjadi bagian dari strategi BPR untuk tetap bertahan di tengah situasi yang menantang. Namun, manuver di tengah badai jangan sampai membuat pelaku industri kehilangan arah. BPR tetap harus menjaga muruahnya sebagai sahabat wong cilik.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah. BPR perlu mengingat bahwa posisi mereka saat ini dibangun dari loyalitas masyarakat akar rumput. Karena itu, skala bisnis yang makin besar jangan sampai membuat pelaku industri menjauh dari masyarakat kecil yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan mereka.
“Yang paling penting adalah bagaimana kami bisa membangun tata kelola yang baik secara terus menerus, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tentunya penguatan kompetensi SDM industri. Kami harus berpikir bagaimana bisa melayani masyarakat ultra mikro, tetapi tetap dengan prinsip kehati-hatian,” ungkap Tedy saat dihubungi The Finance, beberapa waktu lalu.
Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, kapabilitas BPR dalam menjaga operasional benar-benar diuji. Siapa yang mampu membaca peluang, memitigasi risiko, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, berpeluang lebih besar untuk bertahan dari badai berkepanjangan. Dan, BPR-BPR inilah yang pada akhirnya mendapat apresiasi dalam The Finance Top 100 BPR untuk 2026, berdasarkan capaian kinerja mereka dalam tiga tahun terakhir.
Rating Top 100 BPR 2026 periode September 2023-2025 baca selengkapnya di majalah edisi Juni 2026.
Link majalah: https://www.infobankstore.com/magazine/detail/2026/1239/infobank-edisi-juni-2026)
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pun mendekati Rp18.000. Pelemahan rupiah ini memicu kenaikan biaya material impor, mendorong inflasi barang konsumsi, serta menekan margin laba perusahaan-perusahaan manufaktur. Dampaknya meluas, mulai dari kenaikan harga properti hingga penurunan daya beli masyarakat akibat mahalnya bahan baku industri.
