Prinsip proteksionis Trump kembali menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya pada Pilpres 2024. Kebijakan perang dagang ala Trump membawa dampak besar, tidak hanya untuk perekonomian AS tapi juga bagi ekonomi global.
EKONOMI dunia tampaknya akan terasa makin panas setelah Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat (AS). Setelah masa kepemimpinan pertamanya pada 2017-2021, Trump kini bersiap mengimplementasikan kebijakan-kebijakan proteksionis yang serupa. Pada periode sebelumnya, kebijakan seperti tarif impor yang tinggi untuk Tiongkok, sebesar 25%30%, menjadi contoh nyata strategi Trump untuk “menghukum” negara-negara yang dianggap merugikan AS dalam perdagangan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan proteksionisme yang bertujuan melindungi produsen lokal dan mengembalikan lapangan kerja di AS.
Trump telah menyatakan komitmennya untuk memberlakukan tarif impor baru terhadap tiga negara, yaitu Tiongkok, Meksiko, dan Kanada, di hari pertama ia menjabat pada Januari 2025. Langkah ini diklaim bertujuan untuk menekan imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba ke AS. Tarif sebesar 25% akan dikenakan pada semua barang dari Meksiko dan Kanada, sementara Tiongkok akan menghadapi tarif tambahan sebesar 10%. Kebijakan ini, jika diberlakukan, akan meningkatkan ketegangan dengan tiga mitra dagang terbesar AS. Trump menyebut bahwa negara negara tersebut harus membayar “harga yang sangat mahal” karena dianggap membiarkan pelanggaran berlangsung terlalu lama.
“Baik Meksiko maupun Kanada memiliki hak dan kekuasaan mutlak untuk dengan mudah menyelesaikan masalah yang telah lama membara ini,” ucap Trump dalam postingan di platform Truth Social miliknya, sebagaimana dikutip BBC International, belum lama ini.
Sementara itu, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa perang dagang atau tarif tidak akan menguntungkan siapa pun. Meskipun demikian, tekanan terhadap Beijing ini melanjutkan langkah pemerintahan AS sebelumnya di era Joe Biden.
Trump bahkan sempat mengancam akan menaikkan tarif hingga 100% pada beberapa negara selama masa kampanyenya. Namun, para ekonom berpendapat bahwa tarif tidak hanya menjadi beban bagi negara pengekspor, tapi juga menambah beban bagi perusahaan AS yang mengimpor produk tersebut.
Andrew Tilton, Kepala Ekonom Asia Pasifik di Goldman Sachs, menjelaskan bahwa meskipun defisit perdagangan bilateral AS dengan Tiongkok telah menurun, defisit dengan negara Asia lainnya justru meningkat. Kebijakan tarif dapat memperparah ketegangan ekonomi dengan negara-negara Asia lainnya.
“Dengan Trump dan beberapa calon yang mungkin ditunjuk berfokus pada pengurangan defisit bilateral, ada risiko bahwa dalam semacam cara ‘whackamole’, defisit bilateral yang meningkat pada akhirnya dapat mendorong tarif AS pada ekonomi Asia lainnya,” tutur Tilton.
Tarif pada dasarnya adalah pajak atas barang impor yang harus ditanggung oleh perusahaan pengimpor. Hal ini memaksa mereka untuk menaikkan harga produk di dalam negeri. Mitra dagang AS, terutama di Asia, kemungkinan akan mencoba mengalihkan perdagangan mereka untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionis tersebut. Dengan terpilihnya Trump kembali, dunia diperkirakan akan menghadapi tatanan ekonomi global yang baru, dengan potensi dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Beberapa pengamat mencatat bahwa Trump cenderung mengusung kebijakan isolasionis yang membatasi keterlibatan AS dalam forum-forum kerja sama multilateral. Sebagai contoh, langkah AS yang mungkin menarik diri dari isu-isu global seperti perubahan iklim dan peran dalam organisasi internasional semisal World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia bisa menjadi penghalang besar bagi solusi global terhadap berbagai masalah ekonomi.
Dampak bagi Indonesia
Kebijakan perang dagang AS di bawah Trump juga akan memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, salah satu negara Asia yang memiliki hubungan dagang erat dengan Tiongkok dan AS. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman menghadapi perang dagang selama periode pertama kepemimpinan Trump.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyarankan agar Indonesia lebih siap menghadapi tekanan eksternal di era perang dagang yang baru. Langkah pertama adalah memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi domestik agar dampak buruk dapat diminimalkan. Salah satu ancaman utama adalah capital outflow atau keluarnya arus modal asing dalam jumlah besar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global cenderung mendorong investor untuk memindahkan modal mereka ke negara-negara maju yang lebih stabil, seperti AS.
“Belajar dari pengalaman pemerintahan pertama Trump, tentu Indonesia harus lebih siaga dibanding sebelumnya. Terutama siaga dari sisi tekanan eksternal,” tutur Ronny P. Sasmita selaku analis senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution, seperti dikutip CNN.
Selain itu, kebijakan Trump dikhawatirkan akan mendorong negara negara lain untuk mengadopsi langkah serupa, yakni lebih mengutamakan kepentingan ekonomi domestik mereka. Jika Tiongkok, misalnya, membalas kebijakan Trump dengan menaikkan tarif impor, Indonesia bisa terdampak secara langsung, mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Kenaikan tarif dapat mengurangi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia, baik di AS maupun Tiongkok.
Dampak lainnya adalah potensi membanjirnya produk-produk Tiongkok ke Indonesia sebagai akibat dari pembatasan akses pasar Tiongkok di AS. Kondisi ini dapat memukul sektor manufaktur Indonesia dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Selain itu, Trump mungkin mencabut keistimewaan perdagangan, seperti Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini dinikmati oleh produk Indonesia. Jika itu terjadi, produk Indonesia akan kehilangan daya saing di pasar AS, yang pada akhirnya akan menurunkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Trump telah mengumumkan niat untuk mengenakan tarif menyeluruh antara 10% hingga 20% pada semua impor, dengan tarif tambahan hingga 100% untuk produk tertentu dari Tiongkok. Goldman Sachs memperkirakan bahwa tarif ratarata sebesar 20% pada produk Tiongkok akan diberlakukan pada paruh pertama 2025. Kebijakan ini dipastikan akan memengaruhi dinamika perdagangan global, termasuk hubungan dagang antara Indonesia dan mitra-mitra utama seperti AS dan Tiongkok.
Sebagai langkah antisipasi, Indonesia perlu memperkuat daya saing produk ekspornya, diversifikasi pasar ekspor, dan mempererat hubungan dagang dengan negara negara lain di luar AS dan Tiongkok. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tapi juga memanfaatkan peluang dari dinamika perdagangan global yang terus berubah.
Kebijakan Ekonomi Donald Trump untuk AS
Trump telah menyatakan komitmennya untuk memberlakukan tarif impor baru terhadap tiga negara, yaitu Tiongkok, Meksiko, dan Kanada, di hari pertama ia menjabat pada Januari 2025. Langkah ini diklaim bertujuan untuk menekan imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba ke AS. Tarif sebesar 25% akan dikenakan pada semua barang dari Meksiko dan Kanada, sementara Tiongkok akan menghadapi tarif tambahan sebesar 10%. Kebijakan ini, jika diberlakukan, akan meningkatkan ketegangan dengan tiga mitra dagang terbesar AS. Trump menyebut bahwa negara negara tersebut harus membayar “harga yang sangat mahal” karena dianggap membiarkan pelanggaran berlangsung terlalu lama.
