Kelas menengah Indonesia menyusut 10 juta jiwa dilahap kenaikan harga, digerogoti cicilan utang, kebijakan yang membebani, hingga diporoti berbagai pajak. Karena jumlah dan daya beli kelas menengah yang longsor, pertumbuhan utang rumah tangga pada 2024 melambat di bawah 6%, lebih rendah daripada pertumbuhan 9% pada 2023. Biro Riset Infobank memprediksi, jumlah kelas menengah masih akan menyusut pada 2025 karena empat faktor. Industri perbankan harus mewaspadai utang mangkrak kelas menengah. Mengapa pemerintahan Joko Widodo yang dilanjutkan Prabowo Subianto tidak berpihak kepada kelas menengah?
Sejumlah menteri, dipimpin Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengumumkan paket kebijakan ekonomi termasuk naiknya PPN menjadi 12% di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024; menutup kebocoran keuangan negara.
Kalender 2025 telah dibuka. Hidup masyarakat bakal makin berat. Para pelaku bisnis pun ketar-ketir mengarungi Tahun Ular Kayu. Shio yang konon memendam sifat penuh introspeksi dan misteri. Sama misteriusnya dengan tahun 2025 yang penuh dengan ketidakjelasan dan ambigu. Pada skala global, prospek ekonomi berpotensi meredup karena perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia setelah Amerika Serikat (AS) kembali dipimpin Presiden Donald Trump. Trump sangat mungkin menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara lain yang bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Eropa dan menguatkan dolar AS (US$) yang akan menekan mata uang di seluruh dunia dan menarik pelarian modal dari emerging market.
Pada skala domestik, para pelaku usaha pun tersandera oleh ketidakjelasan prospek perekonomian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Belum genap 100 hari memimpin, muncul apatisme bahkan ketidakpercayaan masyarakat, terutama dari kalangan kelas menengah. Sebab, apa yang dilakukan Prabowo tidak selaras dengan berbagai janji dan pidato yang menyebar di media sosial, seperti pemberantasan korupsi, efisiensi birokrasi, membahagiakan rakyat tanpa banyak pungutan, hingga penciptaan lapangan kerja. Belum genap 100 hari bekerja, Prabowo telah melanggar Asta Citanya sendiri, yang salah satunya adalah memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, dan penguatan pencegahan korupsi. Sebelum menjadi presiden, Prabowo berjanji dengan kesan galak akan mengejar para koruptor sampai Antartika sekalipun. Namun, setelah menjadi presiden, ia tampak lembut bahkan akan memaafkan para koruptor yang bersedia mengembalikan hasil curiannya.
Sebelum dilantik menjadi presiden, seperti dikatakan sang adik, Hashim Djojohadikusumo, bahwa Prabowo akan mengejar 300 pengemplang pajak dari pelaku usaha di sektor sumber daya alam yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan negara Rp300 triliun. Hashim mengaku, data Rp300 triliun itu diperoleh dari Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang dikonfir masi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Angka yang disampaikan Hashim tersebut hampir sama dengan data yang diungkapkan The Asian Post Research pada awal 2024, di mana sepanjang kurun waktu 2014 sampai dengan 2023 telah terjadi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp315,79 triliun. Angka tersebut berasal dari indikasi under invoicing ekspor di mana nilai ekspor yang tercatat di Indonesia lebih kecil daripada realisasi impor barang di negara tujuan ekspor. Khusus dari ekspor batu bara saja secara statistik selisih dengan harga yang berlaku di pasar global selama masa pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi) mencapai US$323,89 miliar, atau sekitar Rp4.858,42 triliun. Dengan asumsi PPH 1,5% dan royalti 5%, maka penerimaan negara yang hilang sebesar Rp315,79 triliun.
Namun, setelah menjadi presiden, tidak ada langkah sedikit pun untuk merealisasikan janjijanjinya. Di tengah anjloknya daya beli masyarakat, pemerintahan Prabowo malah ngotot menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025. Lebih ngenes lagi, pengguna kendaraan bermotor yang akan dikenai pungutan baru “opsen” alias tambahan biaya baru yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, pengguna kendaraan bermotor akan diporoti pemerintah melalui tujuh komponen pajak, yaitu BBNKB, opsen BBNKB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, biaya admin STNK, dan biaya admin TNKB.
Padahal, memburu potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp300 triliun nilainya jauh lebih besar daripada memoroti kantong masyarakat yang napasnya sudah “Senin-Kamis”. Menurut Biro Riset Infobank (birI), kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% atau kenaikan 9,09% akan menambah pendapatan kas negara sekitar Rp75 triliun-Rp80 triliun. Jika jumlah tersebut dikurangi Rp25 triliun-Rp30 triliun untuk “pelipur lara” bagi masyarakat papan bawah berupa subsidi kenaikan PPN dan program diskon listrik serta sembako, pemerintah akan menerima sekitar Rp50 triliun-Rp55 triliun.
Pemerintahan Prabowo memang sedang tersandera oleh utang warisan pemerintahan Jokowi yang jumlahnya bikin merinding. Menurut Biro Riset Infobank, utang pemerintah selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi naik dari Rp2.609 triliun menjadi Rp4.779 triliun pada 2019 dan membengkak menjadi Rp8.680 triliun per November 2024. Pemerintahan Prabowo harus membayar utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun, atau dua kali lipat dari 2024 yang sebesar Rp434,29 triliun.
Utang pemerintah yang menggunung itu untuk biaya pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, beli alutsista, hingga bagi-bagi bansos. Dan, sungguh mengerikan sekali jika belanja negara sebesar itu mengalami kebocoran seperti diakui Presiden Prabowo usai mengucapkan sumpah jabatan pada mengakui terlalu banyak kebocorankebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik,” ujarnya.
Karena korupsi, biaya pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi mahal, seperti terlihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) yang mencapai 6,5. ICOR di negara tetangga lebih rendah, seperti Filipina 3,7, Malaysia 4,5, Thailand 4,4, dan Vietnam 4,6. Makin tinggi ICOR, makin tidak efisien ekonomi suatu negara. Sebab, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1% di Indonesia, dibutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB sebesar 6,5. ICOR yang tinggi juga menunjukkan adanya kebocoran dana pembangunan.
Apabila membandingkan ICOR terendah di Filipina dengan ICOR Indonesia, maka ada selisih 2,8 kemudian dibagi 6,5 dan dikalikan 100, maka pemborosan atau kebocoran dana pembangunan di Indonesia sebesar 43,07%. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) 2024 sebesar Rp3.304 triliun, maka terjadi kebocoran hingga Rp1.420,72 triliun.
Bocornya pengeluaran keuangan negara terjadi melalui berbagai cara, seperti proyek fiktif, proyek man gkrak, markup biaya, suap, manipulasi spek proyek, duplikasi program, proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hingga pembiayaan program tidak efisien. Sedangkan, hilangnya penerimaan keuangan negara terjadi melalui kongkalikong petugas pajak yang merangkap sebagai konsultan pajak dengan wajib pajak, hingga penghindaran pajak (tax evasion) di sektor sumber daya alam.
Padahal, jika pemerintah mau menutup kebocoran keuangan negara, pemerintah tidak perlu mengejarngejar pajak yang membuat pelaku usaha garuk-garuk kepala dan masyarakat kelas menengah longsor karena banyak yang turun kelas menjadi setengah miskin. Sepanjang lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus menyusut, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019, menjadi 53,83 juta jiwa (19,82%) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06%) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44%) pada 2023, dan tinggal 47,85 juta jiwa (17,13%) pada 2024.
Menyusutnya jumlah kelas menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari pandemi COVID-19, melambungnya harga-harga, beban dari kebijakan pemerintah yang lebih promasyarakat papan bawah, hingga ambrolnya rupiah.
Menurut Riset Inventure, September 2024, ada 49% kelas menengah yang mengaku daya beli mereka menurun. Hal itu karena beberapa faktor berikut. Satu, kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti pangan, energi, dan transportasi (82%). Dua, biaya pendidikan dan kesehatan (52%). Tiga, stagnasi pendapatan (45%). Empat, mening kat nya PHK dan sempitnya lapangan kerja (37%). Lima, meningkatnya pajak (31%). Enam, meningkatnya utang (27%). Tujuh, kenaikan cicilan karena suku bunga (23%).
Menurut Biro Riset Infobank, kelas menengah diprediksi bisa terus menyusut karena dilahap oleh empat faktor ini.
Satu, kebijakan baru pemeri ntahan baru, yaitu kenaikan PPN menjadi 12%, pemberlakuan opsen pajak, dan pengenaan pajak atas bangunan yang dibangun atau direno vasi sendiri sebagaimana diatur da lam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/ PMK.03/2022 tentang PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebesar 2,4% mulai 2025. Pengha pusan kelas BPJS, harga BBM me ngikuti harga pasar, dan kebijakan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga bakal menggerogoti kantong kelas menengah.
Dua, cuaca ekonomi makro dan dinamika pasar karena melambungnya harga-harga yang disebabkan oleh menguatnya dolar AS dan tingginya suku bunga cicilan karena pengetatan likuiditas di pasar.
Tiga, rendahnya literasi keuangan yang membuat mereka gampang mencari pendanaan dari pinjaman online (pinjol) tanpa memperhitungkan bunga yang tinggi. Tragisnya, sebagian kelas menengah bermain judi online (judol) sebagai jalan pintas untuk menutup utang pinjol.
Empat, sempitnya lapangan kerja formal karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlangsung. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, sudah memberikan aba-aba akan ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jumlah angka PHK sepanjang 2023 menurut data Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 64.000-an orang, dan angkanya diperkirakan membesar pada 2024. Sebab, pada sembilan bulan pertama 2024 saja sudah mencapai 52.993, atau naik 25,3% dari periode September 2023.
Menurunnya jumlah dan daya beli kelas menengah memengaruhi permintaan pasar yang berdampak langsung pada sektor riil. Salah satunya dialami industri otomotif yang telah menderita penurunan pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022. Penjualan mobil yang pada 2023 merosot 4% pun berlanjut pada 2024. Sepanjang 10 bulan pertama 2024, penjualan cuma 710.406 unit, atau anjlok 15,05% dari periode yang sama tahun sebelum nya. Penurunan penjualan mobil diprediksi akan berlanjut pada 2025.
Industri perbankan pun terkena dampak, terlebih lagi industri pembia yaan yang menjadi downstream ekosistem industri otomotif dan bakal terkena efek langsung dari pemberlakuan opsen pajak pada 2025. Menurunnya daya beli kelas menengah sebagai target bisnis utama di segmen ritel akan menurunkan permintaan kredit. Bahkan, menurunnya daya beli kelas menengah bisa membuat kualitas pinjaman individu menjadi mangkrak karena ketidakmampuan membayar cicilan kredit.
Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan utang rumah tangga secara nasional per September 2024 sebesar Rp3.552,19 triliun, hanya meningkat 5,77% secara year on year dari posisi September 2023 yang sebesar Rp3.358,30 triliun. Porsi pinjaman rumah tangga terhadap total pinjaman pun menurun dari 45,93% (dari Rp7.733,88 triliun) menjadi 41,01% (dari Rp8.188,32 triliun). Pada 2023, utang rumah tangga masih tumbuh 9% menjadi Rp3.453,86 triliun.
Ambrolnya kelas menengah otomatis memperlambat laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sekitar 53% terhadap PDB. Indikasinya sudah terjadi pada 2024. Ketika pertu mbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal ketiga 2024 secara yoy hanya 4,91%, maka pertumbuhan PDB pun hanya 4,95%. Pada kuartal kedua 2024, pertumbuhan konsumsi swasta masih 4,93%, dan pertumbuhan PDB masih 5,05%.
Kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi. Tanpa mengembalikan jumlah dan daya beli kelas menengah, cita-cita Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 8% hanyalah omon-omon belaka. Indonesia akan terus menjadi “neraka” bagi rakyat kecil yang hidupnya tergantung pada bansos negara. Sementara, kelas menengah seperti “sandwich”. Yang diporoti pajak untuk membiayai masyarakat kelas bawah melalui bansos. Membiayai utang pemerintah yang jumlahnya menggunung. Membiayai birokrasi yang gemoy dan tidak efisien.
Di lain sisi, Indonesia adalah “surga” bagi para pejabatnya, yang bisa hidup bermewah-mewah. Mungkin juga akan terus menjadi “surga” bagi para koruptor. “Surga” bagi para pengemplang pajak. “Surga” bagi para pengusaha yang tidak patriotik. Yang semua itu sudah disadari oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, budaya korupsi sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Tapi, entah mengapa, Presiden Prabowo yang dalam berbagai pidato sebelumnya terlihat galak sebagaimana karakter seorang jenderal Kopassus, tiba-tiba seperti “macan ompong” yang ingin memaafkan para koruptor?
Jawabannya pun sudah berseliweran di berbagai media sosial di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Entah benar entah tidak, yang pasti hidup masyarakat akan makin berat. Harga-harga melambung. Rupiah tertekan. Pengusaha terimpit dan banyak yang gulung tikar. Badai PHK belum berakhir. Masyarakat sulit mencari pekerjaan. Membuat usaha sendiri pun tidak mudah karena daya beli yang lemah. Begitu usaha berjalan tak kalah pusing karena dikejar-kejar pajak.
Seorang bankir senior mengaku ketar-ketir akan munculnya ketidakpercayaan (distrust). “Akhir pemerintahan Jokowi ada banyak kelemahan di Indonesia. Kondisi sektor riil sangat struggle, kebijakan fiskal dan mone ter tidak bagus, penyusunan organi sasi di pemerintahan yang jelek, dan pemulihan orang yang buruk. Kalau komunikasinya juga buruk, kita khawatir trust-nya makin hilang,” ujarnya kepada Infobank, bulan lalu.
Sejarah sudah membuktikan. Krisis parah 1965 dan 1998 berawal dari ketidakpercayaan. Jangan sampai terjadi siklus krisis 30 tahunan. Semoga pemerintahan Prabowo Subianto bisa membuat langkah-langkah konkret yang membuat publik percaya bahwa Indonesia sedang dibawa ke arah yang lebih baik. Dengan membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Bukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. l
Pada skala domestik, para pelaku usaha pun tersandera oleh ketidakjelasan prospek perekonomian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
